LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Dalam Negeri harus mengevaluasi sistem pemilihan langsung. Ini karena banyaknya sengketa yang muncul dalam sebuah pemilihan langsung kepala daerah.

Bahkan di beberapa daerah, sengeketa Pilkada berujung pada kerusuhan dan menyebabkan korban harta dan jiwa.

“Mendagri harus mengevaluasi ini, apakah layak atau tidak tidak dilanjutkan, apakah lebih baik azaz musyawarah untuk mufakat atau tetap pemilihan langsung,” kata Direktur Sabang Merauke Circle saat berbincang dengan LIcom, semalam (Jumat, 5/8).

Memang, dalam Pancasila, sesuai sila keempat, menisbatkan bahwa sebaik-baiknya pemilihan pemimpin adalah melalui musyawarah untuk mufakat.

Khusus untuk wilayah yang rawan dengan disintegrasi bangsa, layaknya Papua, perhatian yang harus dilakukan harus lebih serius.

“Adanya organisasi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua harus betul-betul diperhatikan. Karena dengan konflik yang ada, maka akan dijadikan peluang untuk mereka menanamkan pengaruh mereka dan memicu disintegritas bangsa,” ujarnya lagi.

Kerusuhan di daerah akibat sengketa Pilkada kembali terjadi. Kali ini kerusuhan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Konflik Horizontal terjadi antar dua calon Bupati Puncak yang sama-sama mengaku disokong Partai Gerindra, Elvis Tabuni-Heri Dosinay dan Simon Alom – Yosian Tenbak untuk maju dalam Pilbup. Akibat kerusuhan itu, 18 orang meninggal.ari/LI-07