LENSAINDONESIA.COM: Pernyataan Bupati Klaten, Sunarna, yang menghalalkan penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran bertentangan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahkan, dengan terang-terangan KPK menyatakan jika hal itu merupakan penyalahgunaan fasilitas negara.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jassin, tujuan dari disediakannya mobil dinas adalah untuk mendukung kegiatan dinas pegawai atau pejabat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, mobil dinas maupun fasilitas lain yang tersedia bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau untuk kepentingan lain, sedapat mungkin menggunakan kendaraan pribadinya atau kendaraan umum,” kata Jassin saat dihubungi LENSAINDONESIA.COM, Kamis (11/8/2011).

Namun demikian, tambah Jasin, mobil dinas bisa digunakan untuk kepentingan pribadi jika ada aturan yang mengatur soal itu. “Kecuali kalau kendaraan dinas yang namanya diubah menjadi kendaraan dinas dan keluarga. Nah, itu baru bisa,” lanjutnya.

Lantas, ketika disinggung tentang mobil dinas yang ada di KPK, apakah juga digunakan untuk kepentingan pribadi?

“Kendaraan dinas yang ada di KPK yang merupakan pembelian dari uang negara. Saat lebaran tidak pernah di pakai untuk mudik. Semuanya parkir di kantor,” jelasnya. ARI/LI-10