LENSAINDONESIA.COM: Kabar tak sedap kembali menerpa jajaran Pemkot Surabaya. Kali ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) harus berurusan dengan satuan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polda Jatim setelah sang pimpinan, Kartika Indrayana diduga melakukan korupsi.

Sampai saat ini, sudah ada delapan pegawai Dispenduk Capil yang sudah menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek pemutakhiran data kependudukan 2010.

Dalam proyek itu ada anggaran sebesar Rp 3,5 miliar dikucurkan dari dana hibah APBD yang disalurkan melalui Pemprov Jatim. Dana itu juga merupakan hasil sharing dengan APBD Kota Surabaya.

Dugaan korupsi itu terjadi pada honor pegawai. Honor yang harus diberikan semestinya antara Rp 15 juta sampai Rp 16 juta, tapi hanya diberikan sebesar Rp 2,250 juta saja.

Itu pun diberikan dalam dua termin. Pertama Rp 500 ribu, dan yang kedua Rp 1.750.000. Padahal tim pemutakhiran itu terdiri dari puluhan orang. Bahkan dengan melibatkan pegawai kelurahan dan kecamatan, yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Pegawai Dispenduk Capil sempat menolak mengakui menerima honor sesuai kuitansi. Padahal perbedaannya sangat besar. Sementara itu, Kartika Indrayana saat dikonfirmasi wartawan menolak berkomentar. ali/LI-04