LENSAINDONESIA.COM: Laporan Pusat Studi Kebijakan Anggaran (Pusaka Jatim) ke Polda Jatim yang menuding PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU) telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinilai salah alamat.

Sebab, sebagai Perusahaan PT PJU memliki hak untuk tidak memberikan copy laporan tahunan tentang keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility (CSR) yang diaudit tahun 2009-2010 kepada pihak lain yang tidak memeliki keterkaitan dengan PT PJU.

Hal itu dikemukakan Direktur PT Petrogas Jatim Utama, Abdul Muid saat ditemui lensaindonesia.com di Gedung Wisma Dharmala, Jl Panglima Sudirman, Surabaya, Jumat (12/8).

“Laporan dan tuduhan bahwa kita menutup-nutupi informasi mengenai laporan tahunan tentang keuangan, neraca laba-rugi atau CSR itu salah alamat. Bukan kita tidak mau memberikan. Namun, kita memiliki hak untuk tidak memberikan informasi itu, sebab yang mereka minta adalah dokumen perusahaan,” kata Abdul Muid.

Muid menjelaskan, keinginan LSK Pusaka meminta copy dokumen tentang laporan keuangan hingga penggunaan dana CSR PT PJU karena LSM yang beralamat di Sampang, Madura. Bahkan, menganggap BUMD yang bergerak di bidang eksplorasi gas milik pemprov Jatim ini, ikut bertanggungjawab dalam penggelolaan Blok migas West Madura Offshore (WMO) yang kebetulan lokasinya di Kabupaten Sampang.

“Mereka mengira kita adalah bagian dari penggelolaan Blok migas West Madura. Padahal, pengajuan participating interest di BP Migas belum disetujui. Kan itu namanya salah alamat bila kita didesak untuk memberikan data CSR seperti yang mereka maksud,” ujar Abdul Muid.

Diketahui, sebelum melapor ke Polda Jatim, LSM Pusaka sempat dua kali mengirim surat kepada PT PJU. Surat Pertama berisi tentang permintaan informasi laporan keuangan PT PJU. Karena permintaan tidak dipenuhi oleh pihak direksi PJU, lalu Pusaka mengirimkan surat kedua yang berisi tentang keberatan terhadap PJU yang tidak meberikan jawaban dan laporan informasi keuangan yang telah diaudit tahun 2009-2010.

Karena suratnya tidak ditanggapi, pada 29 Juli lalu, Pusaka lantas melaporkan PT PJU ke Polda Jatim. Sesuai dengan Surat Lapor Nomor: TBL/385/VII/2011/SPKT, tanggal 29 Juli 2011 dengan tuduhan melanggar UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara, Koordinator Pusaka, Aliman sempat menyatakan bahwa pihaknya memiliki hak meminta informasi laporan kegiatan atau penggunaan keuangan karena PT PJU merupakan perusahaan milik Pemrov Jatim dengan anggaran dana uang rakyat yang diambilkan APBD.

Aliman juga menyampaikan, dalam pasal 52 UU Pelayanan Publik menyebutkan, Badan Publik dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menggapi sikap LSM Pusaka yang terkesan memaksa itu, Abdul Muid menyampaikan pihaknya tidak mempersulit keinginan pihak lain untuk meminta laporan keuangan. Tapi, pihaknya hanya bisa menyerahkan laporan keuangan perusahaan kepada lembaga yang memliki kompetensi terhadap audit atau pemeriksa keuangan, misalnya pemprov Jatim sendiri atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami tidak bisa memberikan informasi itu karena Pusaka Jatim bukan lembaga yang memiliki kewajiban untuk mengetahui laporan keuangan kami,”tegas Abdul Muid didampingi Finance & Adm Manager PT PJU, Asfuri. rid/ali/LI-04