LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, menampik tudingan adanya intervensi politis yang hanya bertujuan agar kasus diproses sesuai paraturan perundangan.

Hal itu terkait kunjungan langsung beberapa anggota Komisis III DPR pada tersangka dugaan suap wisma atlet M Nazaruddin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

“Yang jelas, disini maksud kedatangan kita (DPR-red) ke tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, agar kasus ini dijalankan sesuai dengan perintah UU dan tidak dibelok-belokkan atau di rekayasa seperti kasus- kasus sebelumnya,” ujarnya kepada LENSAINDONESIA.COM di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Disamping itu, menurutnya, jangan sampai tersangka Nazaruddin diperlakukan tidak manusiawi. “Karena sejak ditangkap di Kolombia hingga sekarang ini yang bersangkutan tidak didampingi satu orangpun pengacara. Juga, ada anggota keluarga yang tidak diperbolehkan dan dihalangi untuk bertemu tersangka. Padahal, seharusnya itu menjadi hak tersangka. Inilah yang kami tidak harapkan. Karena, sudah melanggar peraturan perudangan,” tegas Nudirman.

Tak hanya itu, lanjut politisi Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawtirkan adanya rekayasa dan pengalokasian sebagaimana kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan hingga sulit untuk dituntaskan.

“Kalau seperti kasus Gayus Tambunan, dijemput dari Singapura dan sebagainya, itu kan kita tidak terlibat secara formal. Nah, dari sekarang ini kita tidak ingin hanya dilokalisir pada kasus Nazaruddin. Makanya, dari sekarang kita sudah mulai mengawal kasus ini,” jelasnya.

Bahkan, Nudirman menduga jika ada pihak-pihak tertentu yang berusaha agar komunikasi antara pengacara dengan nazaruddin tidak terjadi. “Ada pihak yang menghalangi dan meminta diganti pengacara. Padahal, dikatakan oleh Nazaruddin di depan kita bahwa kuasa hukumnya tetap OC Kaligis,” terangnya.

Untuk itu, Komisi III DPR akan memberikan perlindungan agar peraturan perundangan yang ada itu dijalankan sesuai dengan semestinya, yakni dengan cara membentuk Panja.

“Sejak awal kita mengendus adanya peraturan perundangan tidak dijalankan, yaitu melanggar pasal 70 KUHP. Kita kemungkinan besar akan membentuk Panja DPR agar tidak terjadi penutupan kasus ini. Jadi, kotak pandora itu harus dibuka seluas luasnya. Dan, akan kita mulai setelah masa persidangan,” tegasnya. ESA/LI-10