LENSAINDONESIA.COM: Banyaknya kasus kekerasan yang berujung pada persoalan hukum yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya yang berkerja di sektor informal di luar negeri menjadi pengalaman tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Bahkan, untuk menekan kasus kekerasan di luar negeri, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menghimbau agar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri difokuskan pada tenaga kerja sektor formal, ketimbang sektor informal.

“Kita akan mendorong pengiriman tenaga kerja sektor formal lebih banyak darai pada yang imformal. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan. Sebab kasus kekerasan banyak terjadi pada TKI yang berkerja di sektor imformal,” kata Soekarwo usai menghadiri sidang Paripurna di DPRD Jawa TImur, Selasa (16/8/2011).

Gubernur mengatakan, meskipun kewenangan pemerintah pusat, Propinsi Jawa Timur siap mengirimkan TKI formal lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program TKI ini akan didorong dengan menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pendidikan dasar para TKI formal, maupun penyediaan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan standard Internasional di Jawa Timur.

“Diklat-diklat akan diperbanyak dengan membangun 5 Diklat Internal di Jatim,” lanjut Soekarwo, seraya menambahkan jika tahun 2013 jumlah TKI informal dipastikan akan berkurang. RID/LI-10