LENSAINDONESIA.COM: Banyaknya persoalan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu dicampuri urusan politik, terutama yang melibatkan partai penguasa, tak pelak membuat skema pemilihan calon pimpinan KPK harus diubah.

PDI Perjuangan menilai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memahami persoalan politik. Itu setelah muncul kasus Nazaruddin dimana Partai Demokrat diduga mencoba untuk mengintervensi KPK.  

“Siapa pun yang terpilih nanti harus orang-orang yang memiliki independensi. Mereka harus paham masalah hukum dan juga politik,” demikian diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui usai acara HUT RI di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2011).

Menurut Puan, calon pimpinan KPK nanti akan diserahkan presiden ke DPR untuk diseleksi kembali. Bagi yang paham politik dan hukum, tentunya mereka berkesempatan untuk memimpin lembaga tersebut.

“Dari presiden kan akan balik lagi ke DPR, di situ kita harus pilih siapa-siapa yang capable untuk memimpin KPK, yang ngerti hukum dan juga politik, sehingga tidak mudah diintervensi kekuasaan,” kata Puan.ari/LI-07