LENSAINDONESIA.COM: Terdakwa korupsi penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanah SPBU Marmoyo, Muhammad Khudori langsung mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Ini setelah Pengadilan Tinggi  (PT) Surabaya memvonis empat tahun penjara.

Vonis ini jauh lebih berat ketimbang yang sudah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang hanya mengganjar  3 tahun 6 bulan penjara.

“Kami telah siap mengajukan kontra kasasi ke MA,” kata Khudori dikonfirmasi LIcom, Rabu (17/8).

Sementara itu, Humas PT Surabaya, Hesmu Purwanto membenarkan, pihaknya sudah mengeluarkan putusan banding tersebut. “Bandingnya sudah kami putuskan. Hukumannya menjadi empat tahun penjara dan denda Rp 700 juta,” kata Hesmu.

Putusan ini  sama dengan tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hesmu menjelaskan, dalam vonis PT tersebut Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya itu terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini sendiri mencuat, berawal dari laporan ketidakberesan penerbitan SHGB tanah SPBU di Marmoyo atas nama Handoko Sulaiman pada tahun 2007. Lahan seluas 1.198 meter persegi itu semula milik PT Stanvac. Pada tahun 1963, Pertamina membeli tanah tersebut dengan SHGB nomor 177-178. 1970. Selanjutnya, Pertamina menyewakan lahan tersebut ke Hamiyanto Halim dengan sistem bagi hasil.

Hamiyanto kemudian menyewakan tanah tersebut atas nama istrinya. Pada tahun 1992, ada keputusan dari Menteri Keuangan yang meminta SPBU tersebut harus dijual ke pihak lain. Oleh istri Hamiyanto, tanah dan pengelolaan SPBU kemudian dijual kepada Handoko Sulaiman.

Masalah timbul setelah Handoko mengajukan HGB tanah tersebut atas nama dirinya. Dalam permohonannya, ia juga melampirkan surat pernyataan kalau tanah tersebut adalah miliknya. Padahal, posisinya hanya berhak mengelola SPBU tersebut, sedangkan tanahnya tetap milik Pertamina.bam/LI-07