LENSAINDONESIA.COM: Terkait dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar, yang kini kasusnya ditangani Subdit Pidkor Polda Jatim, Komisi A DPRD Surabaya memanggil Kartika Indrayana, Kadispenduk Capil Surabaya untuk dimintai penjelasan.

Selasa (16/8/2011) sekitar pukul 12.30 WIB Kadispenduk Capil, Kartika Indrayana, memenuhi panggilan Komisi A, dengan didampingi dua stafnya. “Kita ingin tanyakan pelaksanaan dan penyerapan dana pemutakhiran data kependudukan tahun 2010,” jelas Armuji, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, di ruang komisi, Jl Yos Sudarso, Selasa (16/8/2011).

Seperti diketahui, proyek pemutakhiran data kependudukan tahun 2010 menggunakan dua sumber dana, yakni dari DIPA APBN tahun 2010 sebesar Rp 2.683.148.035 dan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2010 sebesar Rp 870.895.869. Total dana sekitar Rp 3.554.043.904. Dari dana Rp 3,5 miliar lebih diduga ada penyelewengan, seperti honor petugas pemutakhiran data yang disunat.

Subdit Tindak Pidana Korupsi (Pidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimus) Polda Jatim terus mengumpulkan data-data tentang laporan dugaan korupsi pada proyek pemutakhiran data kependudukan tahun 2010. Hari ini, staf bagian keuangan yang bertugas sebagai pemegang uang muka proyek itu juga diperiksa Polda.

“Pemegang uang muka diperiksa Polda, sekarang tidak bisa mendampingi kami,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya, Kartika Indrayana, disela-sela memberikan penjelasan ke Komisi A.

Usai hearing dengan anggota Komisi A, mantan Camat Wonokromo ini enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait dugaan penyelewengan dana honor pegawai pelaksana pemutakhiran data tersebut. “No comment, no comment ya,” kilahnya.

“Menunggu proses selanjutnya. Saya menghormati proses di Polda dan sudah saya sampaikan di Komisi A,” jelasnya.

Dalam memberikan penjelasan kepada Komisi A DPRD Kota Surabaya, mengenai dugaan penyeleweangan dana honor pegawai pemutakhiran data kependudukan tahun 2010. Namun, Kadispenduk Capil bersikukuh sudah berjalan sesuai dengan komitmen bersama dan tidak ada penyelewangan.

“Kami membayarkan berdasarkan berita acara. SPJ juga sudah kami sampaikan ke provinsi dan BPK,” tambah Kartika di hadapan anggota Komisi A.

Kartika yang didampingi dua stafnya, yakni Rudy Hermawan, Kasi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan, yang juga Sekretaris Tim dan anggota Tim Ida Widayati yang juga menjabat sebagai Kabid Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil, menerangkan, pihaknya bekerja keras untuk menyelesaikan proyek yang jangka waktunya hanya 45 hari, untuk memutakhirkan data penduduk Surabaya.

“Entri data saja nggak mungkin bisa diselesaikan 10 orang, karena itu meminta bantuan anak magang. Kita bekerja dua shif siang dan malam,” jelasnya.

Sementara, Rudy menambahkan, melihat kondisi yang tidak memungkinkan, pihaknya meminta komitmen bersama pegawai lainnya untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Kita meminta teman-teman, kalau ada yang keberatan, silahkan mengajukan mundur. Kita menungu sampai sore nggak ada kabarnya, berarti semuanya setuju,” kata Rudy.

“Kita tidak tahu kok muncul persoalan sejak Juli lalu. Saya mengatakan ke Pak Rudy, kesepakatan itu Pak Rudy yang berbicara dengan staf lainnya. Kalau saya yang berbicara langsung, seolah-olah saya menekan,” terangnya.

Ketika anggota Komisi A menanyakan, tentang kabar pemotongan dana honor bagi pegawai, yang harusnya mendapatkan sekitar Rp 13 juta tapi hanya memperoleh Rp 2,2 juta, Kartika mengaku semuanya sudah ada perhitunganya. Bahkan, kata Kartika, SPJ proyek dana APBN dan APBD Kota Surabaya itu sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semua sudah melalui proses. Yang mengetahui laporannya pemegang uang muka, tapi sekarang masih diperiksa polda, belum bisa mendapingi kami,” kata Kartika. “SPJ juga sudah kita sampaikan ke BPK, dan informasinya tidak ada masalah,” jelasnya.

Sementara, Adies Kadir, anggota Komisi A mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Dispenduk Capil, pokok permasalahannya pada entri data dan rekruitmen 20 pegawai. Menurutnya, ada mis komunikasi pada komitmen bersama yang dibuat para pegawai.

“Akar permasalahannya kan dari informasi Rp 13 juta hanya menerima Rp 2,2 juta. Pak Rudy tadi mengatakan sudah ada komitmen. Dalam komitmen itu, (dana honornya) diberikan sebagian ke anak magang,” ujar Adies Kadir.

Dengan adanya mis komunikasi itu, Adies akan memanggil sekitar 10 orang dari 20 pegawai Dispenduk Capil. “Sekarang dikembalikan ke 20 orang itu. Apakah rela nggak. Kalau memang ada komitmen seperti itu ya harus gentle, kenapa harus meledak harus rame seperti ini,” ujarnya.

“Tapi komitmen bukan hanya lisan, harus ada hitam diatas putih. Ini kan uang negara. Ya harus rela. Ini yang akan kita clearkan,” jelasnya. ALI/LI-10