LENSAINDONESIA.COM: Pemecatan yang dilakukan angota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Itet Tridjajati, terhadap stafnya  Nurely Yudha Sinaningrum alias Naning yang sedang hamil tua, memang memalukan.

Naning menilai yang dilakukan Anggota Komisi X DPR itu sangatlah diskriminatif. Seharusnya anggota DPR dari Dapil Lampung II ini dapat lebih bijak. Apalagi dia pernah di Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan.

“Bu Itet telah melanggar etika DPR dan tidak menghormati hak reproduksi perempuan yang dimiliki setiap perempuan untuk dibebaskan dari risiko kematian. Seharusnya dia berperilaku adil terhadap pekerja perempuan. Saya mencoba tidak mengedepankan tuntutan normatif saya lebih memutuskan dan memprioritaskan agenda pengakuan Hak Asasi Perempuan,” ungkapnya.

Selain itu, Naning yang tengah hamil delapan bulan ini, mengaku telah meminta kepada Itet agar dirinya diberikan cuti hamil dan dia pun mengihklaskan gajinya dipotong 50 persen agar niatnya dikabulkan. Namun, itu pun tak dikabulkan dan Itet pun malah enggan bertemu dengan dirinya.

Sepanjang bulan Agustus ini, Naning mengakui belum mendapat tunjangan. “Tanggal dua saya ditelepon stafnya dan tanggal tiga hanya ditemui stafnya yang mengatakan menurut ‘Mbak Naning selesai di sini saja’. Saya kaget harusnya saya terima gaji saya dan cuti. Dalam kondisi ini saya berhak ajukan cuti karena usia sudah memasuki delapan bulan kandungan,” tuturnya.

Untuk itu, Naning tak akan ragu mengadukan Itet ke Badan Kehormatan DPR pekan depan. Itet juga dinilai Naning telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan pasal 1, pasal 2, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Selain itu juga, Naning berniat mengadukan perlakuan Politisi PDI Perjuangan itu ke Komnas Perempuan pada Rabu pekan depan. Saat ini aksi Naning didukung penuh oleh Keluarga Besar Rakyat Demokratik (KBRD), Barisan Perempuan Indonesia (BPI), Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kalyanamitra, Komite Solidaritas Nasional (KSN) dan Jurnalis Perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur YLBHI Erna Ratnaningsih yang mendampingi Naning menyatakan seharusnya pemecatan berdasarkan tahap-tahap dimulai dari evaluasi, teguran lisan dan tulisan. Naning, kata Erna, harusnya dilindungi sebagai seorang wanita yang tengah mengandung.

“Kalau kita lihat proses pemecatan harus ada tahapan kalau kinerja tidak baik maka hak orang tersebut melakukan evaluasi tapi sebelum sampai pemecatan harusnya ada teguran lisan dan tulisan supaya ada perubahan dan kinerja bisa melalui SP1 dan SP2 baru proses pemecatan.” ujarnya.

Erna menegaskan, yang terjadi pada Naning dalam konteks ketika hamil dan tentu saja kinerja tidak bisa maksimal. Dan itu, menurutnya kodrat sebagai permpuan. Untuk itu, dia berjanji YLBHI beserta LSM lainnya akan mengawal kasus ini.esa/LI-07