LENSAINDONESIA.COM: Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tampaknya makin hilang kesabaran menghadapi sikap mangkir panggilan pemeriksaan yang ditunjukkan SPD dan JT, dua tersangka kasus dugaan korupsi Tol Gate Bandara Internasional Juanda. Jika terus mangkir, Kepala Kejati (Kajati) Jatim Abdul Taufieq akan mengeluarkan ancaman untuk menjemput paksa SPD dan JT.

Menurut sumber di lingkungan penyidik Pidsus, SPD dan JT telah dua kali dipanggil. Saat dipanggil untuk diperiksa. Pada dua kali pemanggilan tersebut SPD mengaku sakit karenanya tak hadir. Sementara JT dikabarkan sedang pergi ke luar kota dan terakhir dikabarkan ke Australia dan hingga sekarang belum kembali.

Terkait mangkirnya SPD karena sakit, Abdul Taufieq akan melakukan pemanggilan ulang sesuai prosedur yang ditentukan. ”Apabila masih mangkir Kejati akan lakukan pencekalan. Yang bersangkutan juga akan dijemput paksa,” katanya, Sabtu (20/8).

Soal keberadaan JT yang nglencer ke Australia, Abdul Taufieq yakin kalau JT tidak lari. “Dia tidak kabur. Ke Australia memang ada kepentingan,” ucapnya.

Apalagi, kata jaksa asal Tuban itu, pengacara JT tetap datang mewakili panggilan penyidik. Karena itu, sama dengan SPD, pemanggilan prosedural terhadap petinggi Partai Golkar yang juga pengusaha perumahan itu tetap akan dilakukan.

”Kalau tetap mangkir baru akan dijemput paksa,” kata Abdul Taufieq. Selama panggilan ketiga masih belum dilaksanakan, pencekalan terhadap SPD dan JT belum akan dilakukan. Dia juga belum menentukan secara tegas apakah akan menahan kedua tersangka tersebut apabila nanti tidak kooperatif.

Seperti diberitakan sebelumnya, TJ dan SPD ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai pihak yang paling bertanggung atas proyek pembangunan gerbang tol (Tol Gate) bandara Internasional Juanda Surabaya. Dalam proses pengerjaan proyek itu, PT Angkasa Pura menyerahkan ke pihak kedua, dengan kompensasi lahan space iklan ke pihak kedua seluas 1.400 meter persegi.

Kesepakatan itu dinilai menyimpang karena seharusnya untuk penggunaan space iklan harus ada proses lelang dengan penawaran tertinggi. Nilai kompensasi dalam tukar bangun ini juga tergolong rendah. Dalam kasus ini, negara diperkirakan merugi hingga Rp 4 M.bam/LI-07