LENSAINDONESIA.COM: Dianggap lalai menyelesaikan batas martim NKRI-Australia di Laut Timor, Pemerintahan SBY digugat Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang berkantor di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Akibat kelalaian itu, negara dirugikan karena batas maritim kedua negara tidak jelas. Buntutnya, para nelayan Indonesia terutama asal Rote, Kupang, Makassar, dan Madura sering ditangkap pihak keamanan Australia karena dituduh masuk wilayah perairan negara itu secara ilegal.

Gugatan itu, menurut Ketua YPTB Ferdi Tanoni, sedang segera didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sudah menanyakan ke MK, apakah memiliki kewenangan mengadili perkara ini,” kata Ferdi kepada Media Indonesia, di Kupang, Jumat (19/8).

Pemerintah RI dan Australia, dijelaskan Ferdi, sejak 1971 menandatangani sedikitnya sembilan perjanjian dan nota kesepahamam. Dari semua perjanjian itu, yang belum diratifikasi hanya satu perjanjian. Yakni, perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu yang dibuat pada 1997.

“Karena sudah ada perjanjian yang diratifikasi, berarti sudah dituangkan menjadi undang-undang sehingga MK memiliki kewenangan mengadili perkara ini,” kata penulis buku Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canbera-Jakarta.

Satu perjanjian yang belum diratifikasi itu, menurut Ferdi, antara lain menyebut bahwa perjanjian baru akan diberlakukan setelah ada pertukaran piagam ratifikasi antar kedua negara.

Ironisnya, Australia justru mengklaim sejumlah teritori NKRI menjadi bagian dari wilayahnya. Dampaknya, banyak nelayan yang mencari ikan di laut Timor cemas, akibat aparat keamanan Australia setiap saat bisa menangkap mereka. Celakanya lagi, nelayan yang ditangkap, langsung dibawa ke Australia kemudian diadili dan dijebloskan ke penjara.

Ferdi memaparkan pemerintah Indonesia harus bertanggungjawaban terkait perjanjian yang dibuat sebelumnya, sangat merugikan khususnya masyarakat NTT.
“Laut Timor kaya akan sumber minyak dan gas bumi sehingga Australia sangat berkepentingan dengan wilayah tersebut,” ungkapnya. Tapi, pemerintah Indonesia menganggapnya biasa-biasa saja,” tandas. *mic/LI-04