LENSAINDONESIA.COM: Tidak patut rasanya jika sebagian pihak memandang hukum Islam hanya sebatas mengenai persoalan rajam, qishas, potong tangan, atau cambuk saja. Selain dianggap tidak manusiawi juga sudah tidak relevan dengan semangat humanisme.

Anggapan kontroversial tersebut disamping masih bisa diperdebatkan lebih lanjut, mungkin juga selalu disandarkan pada pandangan yang timpang, artinya tidak menyeluruh ketika membicarakan hukum Islam.

Padahal, dalam kenyataannya Islam juga memuat tentang ragam aturan (hukum) dalam bermasyarakat (bernegara). Maka, jangan kaget jika di dalam Islam ada asas praduga tak bersalah, asas supremasi hukum, asas kesederajatan di muka hukum, asas beban pembuktian, asas kebenaran formil, asas sidang terbuka untuk umum dan masih banyak lagi asas lainnya.

Ironisnya, asas-asas hukum di atas itu baru diterapkan belakangan ini oleh negara-negara modern (baca: negara-negara Barat) yang selama ini selalu menggembar-gemborkan dengan sistem peradilan yang lebih humanis. Padahal, asas-asas hukum tersebut sudah jauh-jauh hari dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW pada Negara Madinah dan sewaktu pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin.

Sederet fakta itulah yang diangkat serta telah dianalisis oleh Muhammad Alim lewat bukunya Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam, yang sebelumnya merupakan hasil disertasinya.

Asas praduga tak bersalah, misalnya, ternyata sudah diterapkan oleh Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebutlah yang menjadi tonggak dari asas hukum acara pidana dalam Islam dan telah diterapkan dalam peradilan Negara Madinah.

Padahal di Eropa sendiri terutama pada Abad Pertengahan, asas legalitas saja belum dilaksanakan hingga timbulnya Revolusi Prancis. Sehingga seseorang yang diajukan ke meja pengadilan sudah dapat dipastikan dinyatakan bersalah. Belakangan, asas tersebut baru dideklarasikan oleh Majlis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada Desember 1948 (hal 390).

Asas-asas hukum Islam tersebut bukanlah hanya sebatas doktrin tanpa laku nyata. Bukan sebatas aturan yang tertuang dalam secarik kertas, namun benar-benar telah dipraktikkan dan menjadi fakta historis. Hal itu bisa dilihat pada pengadilan kasus baju besi Ali bin Abi Thalib. Pengadilan perdata itu memperkarakan tentang kepemilikan baju besi antara Ali bin Abi Thalib melawan seorang Yahudi Madinah. Singkat cerita, si Yahudi Madinah tersebut menang dan berhak atas kepemilikan baju besi itu.

Konklusi dari peradilan itu setidaknya tercipta atas asas supremasi hukum: bahwa Ali yang sewaktu itu menjadi khalifah tidak dapat seenaknya mengambil baju besi yang diklaim miliknya. Namun tetap harus melalui proses peradilan. Kemudian asas kesederajatan di muka hukum juga tercipta di situ: bahwa antara seorang khalifah sama derajatnya dengan si Yahudi yang berposisi sebagai rakyat di depan hukum.

Dalam skala yang lebih luas seperti persoalan agama dengan negara (baca: soal tirani mayoritas, misalnya), (hukum) Islam telah menerapkan kebebasan beragama dan berkeyakinaan. Seperti laku Nabi Saw ketika membangun Negara Madinah yang didasarkan pada asas kesetaraan sebagai manusia dan bukan bersandar atas agama (Islam).

Dalam al-Quran sendiri juga telah termaktub ayat-ayat yang mengandung semangat kebebasan beragama, semisal pada surat al-Baqarah ayat 2, surat al-Kahfi ayat 29 serta pada surat al-Kafirun ayat 6. Spesifikasi itu tampak semakin jelas seperti yang tertuang dalam Piagam Madinah pasal 25.

Sebagai sebuah agama, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali urusan ketatanegaraan. Walaupun begitu, Islam memang tidak secara spesifik menganut sistem ketatanegaraan atau sistem politik tertentu. Hikmahnya adalah Islam dapat bergandengan dengan sistem demokrasi, misalnya.

Buku ini setidaknya memberikan gambaran jelas bahwa asas hukum Islam masih relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, entah kebetulan ataupun tidak, rupanya banyak asas hukum Islam yang ditiru atau diadopsi oleh negara-negara modern (Barat) seperti tamsil di atas.

Judul Buku `: Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan
Penulis : Muhammad Alim
Penerbit : LKIS, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, 2010
Tebal : xxvi + 528 halaman
Peresensi : Muhammad Itsbatun Najih
IAN/LI-10