LENSAINDONESIA.COM: Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan bahwa gagasan Ketua DPR Marzuki Alie agar biaya kampanye parpol, baik pemilu legislatif, pemilukada maupun pilpres, dibayar oleh negara, agar tidak terjadi diskriminasi antara parpol besar dengan parpol kecil, untuk munculnya pemimpin yang amanah, dinilai bukan hal baru. Namun, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi.

“Bisa saja, itu sebetulnya sudah lama diwacanakan dan tidak diharamkan hukumnya  asal kondisinya mendukung,’’ ujar Ray, usai diskusi ‘Carut Marut Pemilukada Aceh, Sebuah Perspektif Tantangan Terhadap Kedaulatan Hukum RI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Setidaknya, lanjut Ray, harus didasar tiga hal sebagai prasyarat yang mendukung kebijakan tersebut, selain permasalahan UU. Seperti kemampuan APBN, adanya transparasi keuangan parpol, dan kepercayaan masyarakat.

“Pertama, soal kamampuan APBN kita untuk membiayai kebutuhan partai terhadap dana kampanye. Kalau tidak mencukupi, APBN akan terkuras demi partai. Kedua, bagaimana partai ini bisa kredibel dan bertanggung jawab terhadap publik dalam hal transparasi laporan keuangan, Dan ketiga, partai harus benar-benar mengapresiasikan aspirasi dari rakyat. Karena saat ini kita tahu, terjadi krisis kepercayaan publik terhadap partai,” jelas Ray.

Sehingga untuk saat ini, di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap parpol, gagasan itu dinilai masih jauh momentumnya untuk direalisasikan. Kesimpulannya, kesepakatan parpol dibiayai negara harus ada ijin dulu dari rakyat.

“Karena memang ketiga syarat tadi belum dapat terpenuhi. Disamping banyak orang partai  yang bermasalah, juga saat ini tidak ada partai yang mencerminkan aspirasi msyarakat,’’ tambahnya.esa/LI-07