LENSAINDONESIA.COM: Dalam Islam, ada dua pengertian al-Imam atau pemimpin. Keduanya tersimbolisasikan dalam istilah al-Imam yang dapat dipakai dalam dua konteks. Pertama, pengertian al-imam dalam konteks imam sholat yang memimpin jama’ah. Kedua, pengertian imam sebagai sebutan simbolis untuk al-Quranulkarim sebagai sistem nilai dan norma.

Dalam praktik, keduanya sama-sama kita perlukan, dan diharapkan saling menunjang satu sama lain. Bahkan idealnya, pemegang jabatan kepmimpinan benar-benar mencerminkan sistem aturan yang menentukan dan yang berfungsi sebagai pemimpin dan pembimbing dalam arti yang sebenarnya. Kita memerlukan sistem yang baik dan sekaligus pemangku jabatan kepemimpinan yang baik.

Namun, pada hakikatnya, pemimpin itu memang adalah sistem itu sendiri. Orang per orang pemimpin hanyalah wayang yang dapat dijadikan contoh atau teladan dalam ketaatan kepada sistem aturan yang menentukan.

Karena itu, dalam Islam, kita diajarkan untuk mengakui “Rodhiitu billahi Rabba, wabil-Islami diena, wabi Muhammadin nabiyya wa rasuluula, wabil qurani imaama” (Aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku, wa Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabi dan rasulmu, dan bahwa al-quran adalah imam bagiku).

Setiap membaca al-Quran atau mendengar al-Quran dibacakan, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, “Allahumma al-arhamna bil-quran, waj’alhu lana imaaman, wa nuura, wa hudan wa rahmah,…. “ (Ya Allah rahmatilah kami dengan al-Quran, dan jadikanlah al-Quran sebagai imamku, cahaya, petunjuk, dan rahmah bagi kami).

Yang dipandang sebagai pemimpin dalam do’a tersebut jelas adalah al-Quran, sedangkan Muhammad adalah nabi dan rasul sebagai “uswatun hasanah” atau contoh/teladan dalam ketaatan kepada aturan-aturan al-Quran itu. Prinsip demikian ini persis sama dengan doktrin negara hukum modern yang berbunyi “the rule of law, not of man”.

Pemerintahan negara modern sesungguhnya adalah pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang. Dalam sistem demokrasi yang berdasar atas hukum, orang per orang “pemimpin” bersifat datang dan pergi, sedangkan yang ajeg atau tetap adalah sistem aturan hukum.

Karena itu, dalam al-Quran dinyatakan, “La tho’aata li makhluqin fi ma’syiati al-khaliq” (Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada sang Khaliq). Kita dilarang untuk tunduk atau taat kepada perintah atasan dalam melawan atau yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan.

Prinsip demikian ini, misalnya, dipergunakan dalam UU Perbendaharaan Negara yang memberikan melindungi setiap bendaharawan dan juru bayar di setiap institusi negara dan pemerintahan untuk tidak melaksanakan perintah bayar dari atasan, apabila perintah itu ia yakini bertentangan dengan undang-undang. Yang bersangkutan tidak boleh dihukum apabila diberhentikan oleh atasannya hanya karena dia tidak mau melaksanakan perintah atasannya itu yang diyakininya justru bertentangan dengan hukum yang berlaku.ari/LI-07

Naskah lengkap baca disini