LENSAINDONESIA.COM: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) kembali mengungkit skandal Bank Century.

Bahkan, partai yang dideklarasikan oleh Megawati Soekarno Putri ini mengancam akan menggunakan hak politiknya untuk mengungkap kasus yang sempat tenggelam ini.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. Menurutnya, hak berpendapat sebagai lembaga politik akan digunakan jika aparat hukum tak berhasil mengusut skandal yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun ini.

“Pada satu tahap penegak hukum Indonesia tidak mampu memutuskan masalah ini, ya sangat wajar DPR dengan keputusannya dan didukung data valid dari hasil temuan BPK, DPR menggunakan hak mengajukan pendapat,” ujar Tjahjo melalui rilisnya, Jumat (2/9/2011).

Tjahjo menjelaskan, jika keputusan rapat paripurna DPR menyebutkan adanya indikasi dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Bank Century. Bahkan, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Wakil Presiden, Boediono, disebut-sebut ikut terlibat dalam skandal tersebut.

“DPR lembaga politik harus konsisten terhadap keputusan politiknya. Apa yang diputuskan jangan malah didiamkan berlarut,” jelasnya.

Meski demikian, Megawati Soekarno Putri tetap mempercayakan sepenuhnya kasus tersebut kepada kejaksaan, kepolisian dan KPK. Sedangkan, tim pengawas hanya bertugas mengawasi kinerja ketiga aparat hukum itu.

“Tim fraksi pengawas century terus intensif memantau mensikapinya dan melaporkan ke pimpinan fraksi. Setelah itu, baru kita akan rapat internal memutuskan masalah pengambilan keputusan politik DPR,” tegasnya. PLT/LI-10