LENSAINDONESIA.COM: Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan buku Himpunan Fatwa MUI, di Jakarta, Senin (19/9) malam. Buku yang berisi kumpulan fatwa-fatwa MUI sejak tahun 1975 tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan pemahaman masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI.

Buku setebal 948 halaman berisi kompilasi dari tiga sumber fatwa yang merupakan produk masing- masing lembaga yang ada di dalam MUI.

“Masing- masing fatwa hasil sidang Komisi Fatwa Musyawarah Nasional MUI dan fatwa yang ditetapkan dalam ijtima’ Komisi Fatwa se-tanah air,” ujar Tim Penyusun Buku, Asrorun Ni’am Sholeh Selasa (20/9) di Jakarta.

Asrorun melanjutkan, hasil- hasil fatwa MUI dikelompokkan secara tematik dalam empat tema bahasan, yaitu akidah dan aliran keagamaan, ibadah, sosial budaya, serta pangan, obat-obatan, dan kosmetik (POM).

“Adapun hasil-hasil fatwa Ijtima Ulama disajikan secara utuh dalam bagian tersendiri,” ungkap Asrorun.

Asrorun juga melanjutkan, buku kumpulan fatwa memiliki posisi penting sebagai penyambung lidah para ulama dengan masyarakat dan pemimpin masyarakat (zu’ama/umara) serta cendekiawan muslim. Buku bisa menjadi rujukan dalam mengkaji dan memutuskan masalah keagamaan maupun kemasyarakatan.

“Buku kumpulan fatwa MUI ini diharapkan mampu menjadi oase di tengah padang pasir yang sangat ditunggu pemerintah maupun masyarakat sebagai pedoman kemaslahatan,” ungkap Ketua Umum DPP MUI, Dr KH MA Sahal Mahfudz.

Sejak berdiri tahun 1975, lanjutnya, MUI telah menetapkan ratusan fatwa. Baik yang terkait dengan masalah ibadah, sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) hingga terkait pangan atau obat obatan yang halal.

Namun harus diakui, tidak semua fatwa ini sampai ke masyarakat luas. Masih ada sebagian masyarakat yang salah paham terhadap fatwa MUI akibat ketidaktahuannya terhadap inti masalah yang difatwakan.

MUI –yang salah satu tugas bimbingan keagamaannya melalui fatwa– tetap istiqomah dalam menyampaikan kebenaran kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Ini dengan semangat saling mengingatkan terhadap kebenaran (at-tawashi bil-haq) sesuai jatidiri keulamaan.

“Karena itu, buku kumpulan fatwa ini akan mampu menjembatani kepentingan ulama, pemerintah dan masyarakat. Sehingga, kebenaran yang disampaikan melalui fatwa ini dapat diterima dan tidak menimbulkan kontroversi atau masalah baru,” jelas Sahal.andre/LI-07