LENSAINDONESIA.COM: Dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pemerintah  melakukan beragam inovasi kebijakan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No.10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat sebagai bagian dari klaster keempat.

Sebagai implementasinya, kemarin (20/9) di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad selaku “nahkoda” Keppres memimpin Rapat Koordinasi bersama kementerian terkait lainnya guna menentukan anggaran tahun 2012.

Upaya untuk meningkatkan kehidupan nelayan sebagai bagian dari program Pro-Rakyat memiliki 8 (delapan) strategi, yaitu pembuatan rumah sangat murah, diversifikasi usaha pengembangan skema UKM-KUR, Pengembangan SPBN, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas bank rakyat.

“Program ini akan dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan nelayan, dengan pelabuhan perikanan sebagai basisnya. Sebanyak 816 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) akan dijadikan sentra pengembangan. Sebagai tahap awal,  tahun 2011 akan dilaksanakan di 100 PPI dan sebanyak 400 PPI pada tahun 2012,” ucap Fadel usai memimpin Rakor dihadapan wartawan.

Program yang dijuluki “tembak langsung” (sniper) ini dilakukan melalui tiga sasaran, yaitu individu nelayan, kelompok nelayan dan sarana prasarana PPI (kapal, rumah, sekolah, bahkan beasiswa untuk anak para nelayan. Kegiatan intervensi langsung kepada individu nelayan akan dilakukan melalui pemberian sertifikat hak atas tanah nelayan,

Perlindungan atau asuransi nelayan dan bantuan perlatan rantai dingin. Sementara untuk kelompok nelayan akan diberikan melalui bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan pengolahan serta pemberian pendampingan pada kelompok. Pengembangan sarana prasarana PPI akan dilakukan melalui pembangunan cold storage mini, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan kendaraan roda berinsulasi.

Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang sebagaian besar bekerja sebagai nelayan dan tersebar di 10.300 desa, dan sebanyak 25,6 persen merupakan penduduk miskin. Dalam merealisasikan target ini, setidaknya KKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 127,823 miliar pada tahun 2011, di samping terus mengupayakan pemanfaatan dana penghematan tahun ini sebesar Rp 817 miliar.

Disamping itu, beberapa kementerian telah menyatakan dukungannya pada tahun 2012, seperti Kementerian Perumahan Rakyat juga akan mendukung melalui pembangunan 16.933 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan melakukan pemasangan listrik murah untuk 16.933 rumah nelayan, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI.day/LI-07