LENSAINDONESIA.COM: Menjamurnya mini market di Kabupaten Sidoarjo dianggap ‘membunuh’ keberadaan para pedagang kecil. Bahkan, Peraturan Bupati (Perbup) nomor: 20 Tahun 2011, yang mengatur tentang keberadaan minimarket juga terkesan mandul.

Aditya Nindyatman ST, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan, menjamurnya mini market bisa dilihat sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi, ekses atau dampak kepada pedagang kecil juga harus dilindungi, itulah salah satu fungsi negara kepada masyarakatnya.

Apalagi indikasinya saat ini, menjamurnya mini market di Sidoarjo sudah bisa dikatakan sangat mematikan usaha rakyat dalam kategori perdagangan sejenis. Banyak mini market yang muncul berdekatan dengan warung-warung pracangan. “Ini jelas cukup memprihatinkan, karena warung milik masyarakat hanya mempunyai modal kecil atau terbatas,” ujarnya.

Politisi PKS ini menambahkan, sebenarnya sudah ada peraturan Bupati Sidoarjo No: 20 Tahun 2011. Namun, aturan penataan mini market itu belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Banyak hal yang membuat semua itu tidak berjalan optimal. Dia mencotohkan, salah satu Bab IV Pasal 7 yang menjelaskan tentang kemitraan usaha. Artinya, ada kewajiban mini market untuk melakukan kemitraan dengan UMKM, khususnya pedagang kecil. Misalkan, dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM, menyediakan ruang usaha dalam areal mini market untuk usaha kecil (pedagang informal), pendampingan langsung manajemen bagi pedagang kecil, eceran seperti rombong rak atau etalase, menjadi pemasok barang dagangan bagi pedagang kecil di sekitarnya dan penggunaan tenaga kerja.

“Kewajiban ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh pengelola mini market. Begitu pula soal penggunaan tenaga kerja setempat yang tidak termonitoring dan terevaluasi dengan baik. Untuk iu, satu hal yang perlu dicermati dibalik semua ini adalah pengaturan mini market perlu dikuatkan dalam bentuk Perda dan bukan lagi Perbub. Tujuannya, agar implementasi peraturan ini diketahui DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Bila perlu ada sanksi lebih berat bila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Jika hanya Perbup ini hanya sanksi administratif,” jelasnya. CAVA/LI-10