LENSAINDONESIA.COM: Kasus penggunaan anggaran PD Pasar Surya yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya cukup mengejutkan. Namun demikian, Wakil Walikota Bambang DH mengaku, bahwa penggunaan anggaran model tersebut malah dianggap sangat aneh.

“Secara teknis saya tidak tahu apakah cara seperti itu diperbolehkan atau tidak, tapi kok aneh. Ketika akan mengundang investasi masuk kok ada uang yang keluar. Ini aneh,” ujarnya kepada LENSAINDONESIA.COM.

Menurutnya, selama dalam kepemimpinannya menjadi Walikota 7,5 tahun, tidak pernah ada keinginan membangun pasar dengan cara investasi, namun pihaknya mengeluarkan uang terlebih dulu. Apalagi, uang tersebut sebagai uang muka. Sebaliknya, cara yang ditempuh adalah mengundang investor dan Pemkot maupun PD Pasar Surya memberikan presentasi.

Bambang DH juga mengakui kondisi keuangan PD Pasar Surya memang belum maksimal. Artinya, perusahaan daerah milik pemkot ini belum banyak memberikan keuntungan. Meski demikian, kata dia, pengeluaran uang dari kas perusahaan dengan nilai miliaran sebagai uang muka proyek patut dipertanyakan.

“Kalau harus mengeluarkan uang sekian miliar, gambaran keuntungannya apa sudah jelas? Kita harus hati-hati,” tegasnya.

Ia menjabarkan, dirinya tidak mengenal istilah uang muka untuk proyek yang akan didanai dari dana hibah. Apalagi, dari dana yang dikeluarkan itu, belum ada tanda-tanda apakah ada keuntungan yang akan didapatkan.
“Kok belum pernah ada mekanisme seperti itu. Selama ini belum pernah ada. Apakah semudah itu mengeluarkan uang?,” papar dia.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, di era kepemimpinannya sebagai Walikota ada beberapa pasar yang dibangun dengan biaya pihak ketiga. Di antaranya, Pasar Wonokromo dan Pasar Tambahrejo. Namun, lanjutnya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh pihak PD Pasar. Justru, PD Pasar mendapatkan keuntungan karena pasarnya sudah dibangun.

“Kita tidak perlu keluarkan uang. Justru investor datang dengan minatnya. Bisa ditanyakan, apakah saya keluarkan uang sepeser pun? Tidak ada. Saya tidak keluarkan sepeser pun,” tambah politisi asal PDIP ini.

“Mereka (investor-red) harus dapat gambaran keuntungan. Kalau tidak, buat apa uang diinvestasikan? Oleh karena itu pandai-pandailah mengundang investor,” tandasnya.

Dan untuk mengecek persoalan itu, menurut Bambang, sangatlah mudah. Hal itu bisa dilihat dari program kerja PD Pasar Surya. Pasalnya, sudah tentu PD Pasar punya rencana kerja. Program tersebut kemudian akan mendapatkan persetujuan kepala daerah.

Lantas, Bambang mulai mempertanyakan, apakah program pembangunan Pasar Gayungsari seperti yang dipersoalkan sudah tertuang dalam program kerja di 2011. DIMAS/LI-10