LENSAINDONESIA.COM: Industri kecil dan menengah (IKM) ditargetkan menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) di 2025. Jumlah IKM yang terus meningkat diharapkan mampu berkontribusi 50% terhadap PDB.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan,pada 2010 lalu, jumlah IKM di Indonesia mencapai 3,8 juta unit. Dengan jumlah itu, kontribusi IKM terhadap PDB sekitar 10%.

“Nanti pada tahun 2025, jumlah IKM diharapkan bisa meningkat menjadi 6 juta unit,” kata Euis.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan, pelaku IKM harus dididik untuk tertib menyusun laporan keuangan. Hal ini harus dilakukan sebelum pemerintah mengenakan pajak penghasilan kepada para pelaku IKM.

“Wacana ini (pengenaan pajak kepada IKM) harus disosialisasikan dulu. Undang saja (IKM) yang sudah siap,” jelasnya usai membuka pameran kerajinan batik, kulit, dan perhiasan dari Jawa Timur di Plasa Kemenperin, Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut Euis, IKM harus mulai tertib membuat laporan keuangan. Ini dikarenakan, ke depan, pemerintah hanya akan membantu IKM yang memiliki laporan keuangan baik dan membayar pajak.

“Hal tersebut (mendidik IKM membuat laporan keuangan) memang tidak sederhana,” ujar Euis. Apalagi jumlah IKM mencapai lebih dari 3,8 juta unit yang membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan membuat laporan keuangan.

Euis Saedah mengatakan, setidaknya ada satu orang pendamping untuk membantu lima unit IKM dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Dengan ini, pemerintah membutuhkan 700.000 tenaga pendamping untuk IKM.

Saat ini, Kemenperin baru memiliki kurang dari setengah jumlah tersebut. Tenaga pendamping dibutuhkan juga untuk meningkatkan sosialisasi, khususnya terkait peningkatan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan, sebelum IKM bersangkutan dikenakan pajak secara nasional.

Meski demikian, Euis menilai, saat ini bukan merupakan saat yang tepat untuk menerapkan pajak kepada IKM. Apalagi, saat ini dunia, termasuk Indonesia, sedang mengantisipasi dampak krisis ekonomi Amerika Serikat dan Eropa.

“Kalau diterapkan sekarang (pajak untuk IKM) agak repot, karena ada krisis ekonomi di AS dan Eropa. IKM masih bingung untuk mencari perluasan pasar ke depan, mungkin fokus pasar dalam negeri,” katanya.

Euis menambahkan bahwa pajak untuk IKM dengan UKM yang hanya berdagang tidak bisa disamakan. Ini dikarenakan keuntungan IKM hanya sekitar 20 persen.

“Memang ada UKM yang untuk sampai 100 persen, seperti teh botol. Tetapi, kalau IKM, seperti kerajinan, (keuntungannya) tidak sampai 20 persen,” tutupnya.dody/LI-07