LENSAINDONESIA.COM: Masyarakat miskin tetap memiliki hak pembiayaan kesehatan bera pun nilainya. Namun, untuk memperoleh haknya tetap harus melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Ini penting, agar tidak terjadi kesalahan persepsi terkait hal tersebut.

Dengan berpijakan aturan, Dinas Kesehatan dan seluruh jajarannya; termasuk rumah sakit daerah bisa menjalankan tugasnya dengan baik selaku pelaksana pelayanan kesehatan (PPK).

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto SH, MM mengungkapkan hal itu menjelang keberangkatannya ke Malang untuk menghadiri penyerahan penghargaan Poor Award 2011 dari Gubernur Jawa Timur, Selasa (11/11).

“Siapa pun warga miskin berhak mendapat keringanan dan bantaun pengobatan plus perawatan gratis di rumah sakit pemerintah atau Puskesmas. Semua tahapan yang telah ditetapkan pemerintah harus dilalui bila ingin menggunakan fasilitas pemerintah. Karena ini bagian dari tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan,” katanya.

Sutjipto yang juga  ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah menambahkan, menangani masalah kesehatan warga tak mampu atau gakin memang bukan hal mudah. Banyak hal yang perlu ditata lagi dan ditertibkan. Terutama dalam pemberian surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Menurut Sutjipto, desa dan perangkatnya perlu diberikan pembekalan terkait apa dan bagaimana SKTM. Siapa yang berhak atau tidak. Ini penting agar warga tidak menaruh prasangka terhadap keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk warga tidak mampu.caca/LI-07