LENSAINDONESIA.COM: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Negara (AMPN) menolak pengesahan RUU Intelijen menjadi UU Intelijen, yang rencananya hari ini Selasa (11/10/2011) digedok oleh DPR.

Dengan membawa sejumlah poster dan teriakan yel yel, para mahasiswa itu melakukan unjuk rasa di depan Gedung Grahadi. Mereka mengaku, sebelumnya sudah mengetahui akan disahkannya UU Intelijen. “Namun demikian, pembahasan dan pengesahan Undang-undang Intelejen itu sudah semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi intelejen,” kata Deckra, Ketua Aliansi.

Bahkan, menurut Deckra, aksi menolak UU Intelijen itu juga dilakukan oleh mahasiswa Malang dan Jember. “Karena masyarakat juga belum tahu apa UU intelejen ini,” tambah Lukman, salah seorang pengunjuk rasa.

Bahkan, menurut AMPN, terdapat banyak kejanggalan dalam draft RUU Intelijen, diantaranya pasal 1 ayat yang menyatakan bahwa intelijen negara adalah lembaga pemerintah. Padahal, lanjutnya, intelijen bukanlah lembaga pemerintah, melainkan alat negara. Sehingga, hal itu bisa didefinsikan bahwa posisi intelijen merupakan alat penguasa yang bekerja untuk kepentingan penguasa.

Bahkan, hak penyadapan yang harus mendapatkan izin dari pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, bukan hanya berpotensi mengancam hak asasi warga negara, tetapi juga rentan untuk disalahgunakan (Abuse of Power) demi kepentingan ekonomi maupun politik kekuasaan.

Tak hanya itu, mekanisme penyadapan juga harus sesuai dengan Keputusan MK No:006/PPU-1/Rahasia 2003, Putusan No: 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan No: 5/PUU-VIII/2010.

Intelejen dalam hal ini juga memerlukan keweenangan untuk melakukan penyadapan / intersepsi , namun demikian hal itu harus dilakukan melalui mekanisme yang baku serta harus memiliki prasyarat yang jelas. Dimana hal itu pentinganya mendapat persetujuan pengadilan dalam penyadapan yang mengacu pada keputusan MK no 006/PPU-1/. Rahasia 2003; n0. 012-016-019/PUU-IV/2006; no. 5/PUU-VIII/2010, MK berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan sendiri tentang penyadapan setingkat undang undang untuk mencegah kemungkinan penyalahgunakan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman.

“Rahasia informasi intelejen, dimana terdapat dalam pasal 24 jo pasal 39 RUU Intelejen juga masih menimbulkan multitafsir dan sifatnya karet. Dalam hal ini dapat mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri,” jelas Lukman.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemberian kewenangan penangkapan sama saja dengan melegalisasi penculikan, mengingat kerja intelejen yang tertutup dan rahasia. Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) sebagai lembaga baru yang diatur dalam RUU ini akan menjadi lembaga yang menggantikan kedudukan Badan Intelejen Negara (BIN).

Selain itu, soal rekruitment, kode etik dan larangan juga belum diatur dalam RUU ini. “Dengan dasar itu maka kami mendesak parlemen dan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melakukan pembahasan RUU Intelejen negara dan tetap membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun pandangan untuk menyempurnakan RUU Intelejen negara. Sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata cara peraturan perundang-undangan,” kata Decka Vertian Ginanjar.

“Kita akan terus melakukan aksi ini. Jika tetap disahkan maka kami akan sonding ke Mahkamah Konstitusi,” tambah Deckra. MAS/LI-10