LENSAINDONESIA.COM: Seminggu terakhir, di Sidoarjo digoyang unjuk rasa. Kegiatan ini cukup membuat masyarakat gelisah. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, namun orasi yang dilontarkan dengan pengeras suara cenderung menyudut pihak-pihak secara personal.

Bahkan ada kesan unjuk rasa ini jadi ajang ‘unjuk gigi’ kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah ini terkait ketidakpuasan terhadap kinerja aparat pemda dan para wakil rakyat di gedung DPRD?

Dalam penelusuran LIcom, ada empat kali unjuk rasa dalam seminggu terakhir, yaitu unjuk rasa dari warga korban lumpur lapindo, disusul demo menyoroti kinerja dewan yang dianggap tidak memiliki greget memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan para wakil rakyat itu dianggap telah makan gaji buta.

Setelah dua aksi massa ini, masih ada lagi unjuk rasa terkait dugaan adanya penyelewengan tender di Dinas Pengairan Sidoarjo bernilai miliaran rupiah. Tidak ketinggalan pula, para pekerja yang tergabung dalam sarikat pekerja-sarikat  buruh yang menuntut upah minimum berstandar kebutuhan hidup layak (KHL), Senin (11/11) kemarin.

Beberapa warga yang sempat ditemui disela-sela melihat aksi demo pekerja, mengungkapkan demo seperti ini selain jadi hiburan, juga bisa dapat tambahan informasi tentang pejabat yang korupsi, wakil rakyat yang gak becus bekerja, buruh-buruh yang belum dapat upah layak, dan masih banyak lagi lainnya.

Tidak hanya itu, ada pendapat berbeda  diungkapkan Paul, warga Sukodono. “Mengapa sih kok masih ada demo? Apa mereka ini tidak memiliki cara lain mengungkapkan aspirasinya. Kalau ada serikat pekerja mengapa mereka harus turun ke jalan dan meneriakkan tuntutan di kantor DPRD Sidoarjo atau pendopo sebagai kantor Bupati? Mengapa mereka tidak melakukan mediasi dengan Disnaker atau langsung meminta wakil rakyat memfasilitasi,” katanya.

Paul menambahkan, bila masih ada unjuk rasa seperti ini sama juga dinas terkait atau para wakil rakyat kurang maksimal mencermati persoalan-persoalan rakyat dan pekerja.

“Mereka turun ke jalan jelas karena tidak puas. Aspirasi mereka tidak terakomodir dan para pejabat plus wakil rakyat cenderung menunggu. Ada persoalan baru bergerak atau hanya seolah-olah bergerak. Sehingga ketika rakyat menunggu tidak ada kejelasan, unjuk rasa digelar lagi,” katanya.caca/LI-07