LENSAINDONESIA.COM: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Jaringan Nasional Advokasi Pembantu Rumah Tangga (JALA-PRT) dan LSM Pembela Hak Perempuan menggelar aksi di pengadilan negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/10). Ini terkait perkara PRT Marlena (17), yang mengalami penyiksaan fisik oleh juragannya Tan Fang May (47) pada 23 Mei lalu.

Beberapa aktifis dan LSM yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli PRT (SMP-PRT) menggalang dukungan. Meraka menginginkan agar hakim lebih obyektif dalam menangani perkara Marlena.

SMP-PRT pun mengecam tindakan majelis hakim serta menuntut agar Ketua Pengadilan bersikap netral dan obyektif selama menjalankan proses persidangan.

Para hakim juga diharapkan mampu memberikan rasa keadilan untuk korban serta menuntut peradilan yang akuntabel, transparan dan bersih. Aktivis juga meminta Ketua PN menegur hakim yang bersikap intimidasi dalam proses persidangan.

Menurut Maria Mustika, pertanyaan hakim terkesan tendensius dan membangun opini positif terhadap para terdakwa. “Majelis Hakim terlalu fokus pada hal-hal yang tidak substantif dan cenderung menyalahkan saksi korban,” jelasnya koordinator aksi damai tersebut.

Lanjut Maria Mustika, sempat menanyakan pada saksi korban. “Kenapa ibunya tinggal di Tuban, sedangkan Marlena tinggal di tempat lain. Yang mana pertanyaan Majelis Hakim tersebut dimanfaatkan oleh penasehat hukum para terdakwa untuk membangun opini, bahwa saksilah yang bersalah,” tambahnya.

Maria Mustika juga menilai, pertanyaan Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang disidangkan.

Seperti diketahui, bahwa sikap JALA-PRT ditunjukan dengan tetap dipantaunya proses hukum PRT Marlena hingga pengadilan. Hal itu ditunjukan dengan digelarnya aksi demo di halaman pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sebelum persidangan dengan terdakwa Tan Fang May, pada Rabu (10/8/2011) lalu.

JALA-PRT berharap, agar aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata atas fenomena hukum yang saat ini sedang berjalan. Erna Susanti, Kepala Devisi pengembangan dan Dukungan Masyarakat mengatakan, agar fenomena penganiayaan yang dialami oleh Marlena tidak boleh terulang lagi.

Menurut Erna, dalam hal ini aparat penagak hukum tidak boleh menutup mata. Artinya, harus ada tindakan hukum yang tegas.

Lanjut Erna, peristiwa yang menimpa Marlena merupakan cerminan rendahnya jaminan hukum dan hak-hak kemanusiaan di negeri ini. “Terlebih lagi, korban mengalami cacat permanen. Dan gangguan kejiwaan yang tidak lagi stabil,” tambah Silvia Kurni Dewi.bam/LI-07