LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah  elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dengan mengatasnamakan dirinya Koalisi Menolak UU Intelijen menggelar aksi penolakan atas disahkanya Undang-undang Intelijen yang dianggap bersifat subversif, anti demokrasi dan berpotensi melanggar HAM, di depan Gedung Negara Grahadi,  Surabaya, Jumat (14/10/2011).

Koalisi tersebut antara lain dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Forum Advokasi Mahasiswa (FAM) Universitas Airlangga, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya, PRD, Aksi Mahasiswa Untag Surabaya Pro Rakyat (KAMUS PR), Kemah Bhakti Mahasiswa (KBM) Universitas Muhamadiyah.

Aksi diawali dengan long march dari Monumen kapal selam (Monkasel) menuju depan Gedung Grahadi dengan membawa poster berisi kritikan kepada pemerintah agar segera mencabut undang-undang intelijen yang telah disahkan pada 11 Oktober 2011 lalu.

Mereka menganggap melalui UU Intelijen itu pemerintah dan DPR RI telah menggadaikan hak asasi manusia,Selain itu mereka juga menilai ada hal yang mendasar yang bermasalah dalam UU tersebut antara lain Jaminan kebebasan sipil warga negara Indonesia, ancaman terhadap demokrasi, dan rendahnya akuntabilitas dan pengawasan yang lemah.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah mencabut undang-undang intelijen karena dianggap mengekang kebebasan menyampaikan pendapat seperti di saat rezim orde baru berkuasa. UU ini juga dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi. Mereka menilai pemerintahan SBY-Boediono telah gagal melindungi kebebasan warga sipil.

Juru bicara Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga (FAM Unair), Richo Hariyono, mengatakan keberadaan UU Intelijen tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Salah satu potensi pelanggaran itu terlihat dari pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen yang mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri.

Dalam Pasal 26 RUU Intelijen disebutkan, “Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen”.

Artinya, siapa pun yang terbukti membuka atau membocorkan rahasia intelijen dapat dikenai sanksi pidana.

Sanksi pidana untuk pembocor intelijen diatur dalam Pasal 44 dan 45 RUU Intelijen, yakni 10 tahun penjara dan 7 tahun penjara dan atau denda ratusan juta rupiah.

“UU Intelijen juga akan membuat BIN kelak akan menjadi sebuah lembaga terkuat di Indonesia setelah KPK, yang mampu melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi kepada seluruh warga Indonesia dengan alasan kepentingan politik keamanan.” ujarnya.

BIN juga berpotensi menuduh publik (orang atau badan hukum) sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebocoran sebuah rahasia intelijen.

Beberapa pasal dalam UU Intelijen cenderung subyektif, terlalu luas, serta tidak memiliki rumusan yang konkrit dalam pemaknaannya. Sehingga rawan disalahgunakan oleh aparatur negara, terutama untuk melindungi segenap kekuasaan Politik dan Ekonominya.

“Alasan kebutuhan pemerintah akan sebuah payung hukum dalam memberantas terorisme, hanyalah sebuah alasan yang terlalu dibuat-buat,” ujar Richo.

Pengesahan UU Intelijen akan mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat. Kondisi ini menurut Richo diperlukan untuk menciptakan kepatuhan dan ketertundukan rakyat terhadap penerapan berbagai agenda Neoliberalisme (Penjajahan Gaya Baru).

Demontrasi diakhiri dengan aksi teatrikal sebagai bentuk protes atas pemberangusan kebebasan berpendapat dan berbicara.ian/LI-07