Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
DKI

LMK Harus Menjadi Tonggak bagi Aspirasi Warga 

LENSAINDONESIA.COM: Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus merupakan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada pasal 25 dinyatakan Pembentukan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK). Demikian papar Camat Matraman, Jakarta Timur, Ari Sonjaya. Jum’at (21/10).

“Pada Bab I ketentuan umum, pasal 1 menyatakan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ari.

Ari, menambahkan berdasarkan Undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Peraturan Daerah( Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang LMK di mana tugas utamanya menampung aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat serta sebagai mediator masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan untuk disampaikan kepada lurah.

“Diperjelaskan lagi perbedaan Dekel dengan LMK, ada perbedaanya antara Dewan Kelurahan (Dekel) dengan LMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan). Dekel sebagai lembaga konsultatif Lurah dimana kegiatannya ada tiga pembinaan yaitu bina sosial, bina ekonomi berubah menjadi bina koperasi jasa keuangan dan bina fisik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan sedangkan LMK tugas pokoknya adalah menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat kepada lurah. yang dulu pengurus RT,” ujarnya.

Camat berharap LMK sebagai tonggak bersama di dalam menyampaikan aspirasi guna pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Matraman. “Makanya LMK di sini harus mengedepankan aspirasi warga dan karena semua itu berawal dari semua RT/RW,” tuturnya. win/LI-07