LENSAINDONESIA.COM: Menkominfo geram atas tuduhan intervensi asing dalam penataan spektrum 3G yang dikeluarkan Citrus.

Berikut ini tuduhan Citrus yang diterima lensaindonesia.com yang dialamatkan kepada Presiden, Menkominfo, Meneg BUMN, Dirjen Postel, BRTI, KPPU, DPR, mengenai keputusan pemerintah dan regulator dalam penataan frekuensi selular atau spektrum generasi ketiga atau 3G.

Center for Indonesian Telecommunications Regulation Study diketuai Dr. Ir. Asmiati Rasyid pada tanggal 3 November 2011 lalu di Gedung Dewan Pers, Jakarta, mengeluarkan maklumat berjudul Hentikan Perang Spektrum, Revisi Kebijakan dan Regulasi Penataan Spektrum 3G/2.1 GHz:

1.       Diharapkan pemerintah bersikap tegas untuk menghentikan perang spektrum yang telah berlangsung hamper setahun. Serangan pihak asing kepada Flag Carrier semakin gencar. Untuk mendapatkan tambahan spektrum 3G di band 2.1GHz tanpa dasar hokum yang jelas, Telkomsel didesak terus untuk dipindahkan agar NTS/Axis dan Hutch/Tree mendapatkan blok spektrum yang “contingues”. Padahal Telkomsel menduduki blok4 semenjak 2009 berdasarkan Kepmen Kominfo No.268/2009 Pasal Pertama huruf a.

a.       Pokok permasalahannya, apakah sudah saatnya Hutch dan Axis diberikan tambahan spektrum? Masihkan mereka berhak mendapatkan tambahan spektrum blok kedua yang “dicadangkan” itu? Bukan saja istilah “dicadangkan” itu sudahlah tidak benar, malahan berdasarkan Kepmen Kominfo 268/2009 Pasal Kelima, semestinya mereka tidak berhak lagi atas blok yang “dicadangkan” itu karena sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Yang semakin mengherankan, mengapa pihak BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia – red.) dan pemerintah tetap ngotot akan memberikan tambahan spectrum kepada dua operator tersebut? Malahan pihak BRTI sendiri menolak untuk melakukan audit spektrum. Dengan alas an, pemberian blok kedua merupakan “kewajiban regulasi”. Hal ini terkesan “janggal” ada apa sebenarnya? (Hasil wawancara telepon Citrus dengan anggota BRTI, Senin 24 Oktober 2011). Terkait kasus ini, berdasarkan wawancara Citrus, hanya Telkomsel dan Tree/Hutch yang siap untuk diaudit karena disampaikan bahwa mereka benar-benar sudah membutuhkan tambahan spektrum.

b.      Sebaiknya, semua akal-akalan itu dihentikanlah. Sudah terlalu banyak previliege kepada pemain baru (lihat Kepmen 29/2006), namun terkesan memang perilaku para pemain-pemain baru ini dinilai belum professional. Disarankan, mereka harus belajar banyak dululah. Disamping memahami “etika bisnis”, ada baiknya dipahami dulu aspek teknologi, engineering dan manajemen jaringan selular agar penggunaan spektrum optimal.  Dengan 40 MHz spektrum yang sudah dikuasai Axis, pantaskah sudah merengek lagi untuk mendapat tambahan spektrum padahal jumlah pelanggan yang dikabarkan baru 15 juta? Konyolnya lagi, apakah  dengan rencana investasi 500 juta dolar AS itu bisa dijadikan alas an kuat bagi pihak Axis untuk meminta lagi tambahan spektrum? Benarkah tambahan spektrum diperlukan untuk perluasan (network expansion) pembangunan jaringan ke daerah-daerah? Ini merupakan bukti-bukti ketidak pahaman tersebut. Atau sebaliknya, dugaan bahwa desakan untuk mendapatkan tambahan spektrum ini memang ditujukan untuk “hidden agenda?” Seperti dituliskan Moch. S. Hendrowijono, FDG Citrus 25 Oktober 2011, yang berjudul “Jaringan 2 Axis Langsung Dijual Begitu Dapat Kanal”.

c.       Fakta sejarah membuktikan, bahwa awal kedua pemain ini Axis/NTS dan Tri/Hutch telah menunjukan perilaku bisnis yang selalu berusaha meraup spektrum sebanyak mungkin untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek (spectrum hoarding). Perlu diketahui, pada tahun 2004 kedua pemain ini sudah duluan mendapatkan spektrum 3G melalui proses yang tidak kredibel. Tidak tanggung-tanggung, masing-masing langsung mendapatkan 20 MHz secara gratis. Ternyata hanya beberapa bulan kemudian, semua lisensi spectrum yang dimiliki NTS termasuk 30 MHz di band 1800 MHz dan 5 Mhz TDD “dijual” ke pihak asing melalui akuisisi dan pemiliknya mendapatkan 100 juta dolar AS untuk 51% kepemilikan NTS/Axis dan 120 juta dollar AS untuk 60% CAC/Hutch.

d.      Kedepan, agar “tidak dimain-mainkan” pemain terus, makanya diharapkan anggota BRTI semestinya smartdan punya wibawa agar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dipatuhi pemain. Selaku pemegang lisensi 3G dengan cakupan nasional sesuai Permen No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 4, setelah lebih dari 5 tahun, paling kurang pencapaian  pembangunan setiap operator sudah harus mencakup 10 provinsi dengan jangkauan penduduk 30% di setiap provinsi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka lisensi penggunaan spektrum tersebut dicabut oleh pemerintah, sebagaimana tercantum pada pasal 18 ayat (e).

e.      Disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum, seharusnya operator dikenakan denda atas kelebihan spektrum yang belum digunakan. Seperti yang dilakukan Pemerintah India, dendanya bisa mencapai 230% annual spectrum-fee.

f.        Agar liberalisasi sektor strategis ini tidak makin salah kaprah, diharapkan pemerintah memiliki “stategi kebijakan persaingan” yang jelas dalam menghadapi rongrongan global industry players. Ini ditujukan agar adanya keseimbangan kepentingan (balancing of the interest) antara pemain dan kepentingan bangsa dan negara.

2.       Akibat tidak adanya arah kebijakan persaingan yang jelas, khususnya tidak adanya strategi kebijakan pengalokasian spektrum, sekarang 75% spektrum 3G di band 2.1 GHz sudah dikuasai asing. Namun itupun belum puas, melalui Axis dan Hutch dengan segala cara dan upaya pihak asing terus berusaha mendapatkan tambahan spektrum 3G. Ini harus disikapi hati-hati, agar makin tidak kebablasan.

3.       Sesuai dengan Asas manfaat dan tujuan UU Persaingan (Pasal 3  Huruf d UU Persaingan No.5/1999), seharusnya pengalokasian berdasarkan kriteria dan prioritas yang jelas, yakni berdasarkan kebutuhan masing-masing operator yang sangat tergantung pada jumlah pelanggan. Ini agar terciptanya efektifitas dan efisiensi penggunaan spektrum sebagai infrastruktur dalam sektor industry layanan seluler.

4.       Untuk mencapai tujuan liberalisasi sektor strategis, dan mengingat spektrum yang tersisa sudah sangat terbatas,  hanya 2 blok yang siap (blok 2 dan 6) dialokasikan sementara 2 blok lagi (11 dan 12) masih menggantung karena terkait interferensi dari Smart Telecom. Untuk meminalisasi kerugian negara dan bangsa, maka blok 2 dan 6 disarankan dapat dialokasikan secepatnya kepada operator yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini dapat menambah PNBP spektrum sebesar Rp 920 miliar pada tahun pertama, termasuk un-front fee.

5.        Penambahan spektrum cukup melalui proses evaluasi dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Kepmen. Tidak perlu dilakukan tender/lelang seperti pemberian alokasi baru, karena penambahan spektrum ditujukan untuk menjamin kelangsungan layanan suatu operator yang harus diberikan tepat pada waktunya, agar kualitas kepada pengguna tetap terjaga. Harga spektrum tambahan biasanya mengacu pada harga hasil lelang pada pengalokasian baru.

6.       Prioritas dan Priviliege Flag Carrier.  Untuk memenuhi tuntutan pengguna yang telah mencapai 100 juta lebih, semenjak Desember 2010 Telkomsel sudah mengajukan permintaan tambahan blok ketiga spektrum 3G. Seyogyanya dengan kewenangan yang dimiliki Menkominfo, disarankan agar blok 6 pada band 2.1 GHz diprioritaskan untuk dialokasikan kepada Telkomsel.  Prioritas ini ditujukan untuk menjaga kualitas Telkomsel tidak drop akibat kekurangan band spektrum. Ini juga ditujukan agar terwujudna level playing field dalam iklim persaingan yang sehat.  Oleh karena itu pengertian dan pemahaman equal treatment dalam prinsip-prinsip persaingan usaha harus ditujukan agar semua operator dapat memenuhi standar kualitas layanan yang dipersyaratkan dalam modern licensing.

7.       Malahan, jika pemerintah tidak dapat memberikan kebutuhan spektrum ini secepatnya, justru ini akan bertentangan dengan Asas dan Tujuan UU Persaingan Pasal 3 Huruf a dikarenakan jumlah pelanggan Telkomsel yang sudah mencapai 100 juta lebih (Prof. H. Wawin, SH, MML, Ph.D dan Doctor Any Anjarwati, SH, M.Jurdis, Fakultas Hukum UGM). Kekurangan spektrum pada Telkomsel akan menurunkan kualitas layanan pengguna yang dampaknya bisa merugikan kepentingan umum dan bisa berdampak secara signifikan pada roda ekonomi bangsa. Dibandingkan dengan operator lainnya, fakta membuktikan Telkomsel merupakan satu-satunya operator yang memiliki komitmen paling tinggi untuk memenuhi kewajiban pembanguan jaringan dengan cakupan nasional. Telkomsel telah membangun 39.000 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 8.900 BTS untuk layanan 3G.

8.       Lebih jauh lagi, selaku flag carrier, Telkomsel mengemban kepentingan nasional Negara Indonesia karena mayoritas sahamnya (65%) dimiliki oleh BUMN yakni PT. Telkom Indonesia. Yaitu, Telkomsel diwajibkan untuk memberikan layanan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah RI, termasuk daerah terpencil. Termasuk, peran BUMN Telekomunikasi untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk Pemilu dan untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan RI untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan RI. Oleh karena itu, pemberian prioritas kepada Telkomsel adalah sudah sewajarnya (Prof. H. Hawin, SH, MML, Ph.D, Fakultas Hukum UGM).

9.    Oleh karena itu, PT. Telkomsel layak diberikan prioritas untuk menambah spektrum. Berdasarkan Pasal 50 Huruf a UU Persaingan, pemberian prioritas kepada Telkomsel oleh pemerintah diperbolehkan dan perbuatan atau tindakan PT. Telkomsel akibat dari pemberian prioritas tersebut dikecualikan dari UU Persaingan apabila ditetapkan berdasarkan “peraturan perundang-undangan”.

10.   Peraturan KPPU No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Huruf a UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengecualian menurut Pasal 50 Huruf a sesuai dengan dan untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2), (3) dan (4). Ayat (2) Pasal 33 ini menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Telekomunikasi adalah cabang produksi jasa yang bisa masuk dalam ketentuan ini.

11.   Dengan justifikasi dan dasar hukum yang berlaku, selaku policy setter maka Menkominfo dapat bersikap tegas untuk menetapkan blok 6 di band 2.1 GHz di alokasi kepada Telkomsel. Dengan adanya Kepmen tersebut, maka Telkomsel akan terproteksi sehingga tidak bisa dijerat dengan Pasal 25 (1) huruf c UU Persaingan. Perlu diketahui, meskipun secara nasional market share Telkomsel padda layanan selular sekitar  46-48% tetapi di metropolitan dan kota-kota besar dimana ada persaingan dari operator-operator lain (Indosat dan XL), market share Telkomsel hanya berkisar 30-40%.

12.   Yang lebih prinsip lagi, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan memiliki peran strategis dan nilai ekonomis yang tinggi. Berbeda dengan minyak dan tambang yang bakal habis, spektrum tidak akan pernah habis, sehingga bisa dijadikan long life resources yang harus dikelola secara profesional.  Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi pengelolaan spektrum harus mengutamakan kepentingan nasional yang ditujukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa ini sesuai tercantum pada Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945.rudi/LI-07