LENSAINDONESIA.COM: Bertempat di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (10/11/2011) dilangsungkan seminar nasional Permasalahan Perpajakan Industri Perbankan 2011. Acara ini diselengggarakan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) dengan pembicara antara lain Ketua Hukum dan Governance Perbanas Herwidayatmo, Ketua Komisi Pajak Yudo Abrianto, dan lain-lain.

Dalam seminar tersebut, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono dan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang diwakili Direktur Peraturan Perpajakan II Syarifuddin Alsyah turut memberikan paparan.

Berbagai permasalahan perpajakan khususnya di industri perbankan dibahas dalam seminar ini. Dimana terdapat perbedaan persepsi dalam pelaksanaan aturan perpajakan khususnya bagi perbankan nasional. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial secara khusus, namun juga perekonomian negara secara keseluruhan.

Selain itu, perbedaan interprestasi yang diangkat dalam diskusi tersebut diantaranya isu tentang pengenaan PPh Badan atas biaya pencadangan penghapusan kredit.

Menurut Perbanas, sebuah bank sebaiknya diperkenankan untuk membentuk cadangan penghapusan kredit sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2009.

Seminar ini juga membahas pengenaan PPh Badan atas biaya pencadangan penghapusan kredit yang dihapus oleh Bank.

“Sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudence), cadangan penghapusan kredit merupakan sesuatu yang perlu dilakukan perbankan untuk mengantisipasi berbagai faktor resiko yang dapat berdampak pada kredit,” kata Ketua Bidang Hukum dan Governance Perbanas Herwidayatmo, di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (10/11/2011.

Diskusi juga membahas mengenai pengenaan PPN 10% atas penjualan Aset Yang Di Ambil alih (AYDA) oleh Bank. Perbankan menilai bahwa penjualan AYDA bukan kegiatan usaha Bank. Penjualan AYDA dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian potensi kerugian yang dialami Bank akibat adanya piutang yang tidak tertagih, sehingga tidak terkena PPN.

Dengan juga permasalahan mengenai PPN atas jasa pembiayaan bank syariah (murabahah) yang sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya untuk transaksi sebelum 1 April 2010, dimana hingga saat ini fasilitas yang ditanggung pemerintah belum bisa diklaim oleh Bank.

Hasil pembahasan masalah perpajakan dalam seminar nasional ini nantinya akan dijadikan referensi dalam Dialog dengan Pirjen Perpajakan dan Kementerian Keuangan. Sehingga kesamaan interprestasi perpajakan di industri perbankan dapat tercapai.

“Kami berharap perbedaan prestasi dapat dijembatani oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan konsistensi dalam peraturan yang berlaku,” tandas Herdwidayatmo.rudi/LI-07