LENSAINDONESIA.COM: Praktisi hukum senior Dr Todung Mulya Lubis menilai pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, yang dihembusakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MA) Mahfud MD, dianggapnya bukan sebagai perkara gampang. Sebab, harus merubah Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

“Memang tidak gampang membubarkan Pengadilan Tipikor daerah. Itu harus merubah Undang-undangnya dulu. Bagaimana bisa langsung dibubarkan kalau Undang-undangnya menyatakan setiap tindak pidana korupsi harus diadili di Pengadilan Tipikor,” kata Todung Mulya Lubis, saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (10/11/2011) malam.

Mantan pengacara aktifis buruh Marsinah itu mengatakan, ungkapan Mahfud MD yang mewacanakan pembubaran Pengadilan Tipikor daeraht karena lemahnya sistem dan hakim tipikor yang kerap membuat putusan kontroversial. Sehingga, banyak terdakwa kasus-kasus korupsi dibebaskan.

“Anda bisa lihat sendiri, di Jatim ini ada 40 Kasus, 21 diantaranta mendapat putusan bebas,” ujar Todung didampingi Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Martono.

Menurut dia, banyaknya putusan bebas di Pengadilan Tipikor di daerah, membutikan kualitas hakim-hakim ad hoc tipikor kurang meyakinkan. Hal itu terjadi karena proses rekruitmen hakim ad hoc tipikor kurang mendapat pengawasan secara ketat. Sehingga, banyak disusupi para hakim yang memiliki rekam jejak kurang meyakinkan atau bermasalah.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 1974 ini juga meyakini, putusan-putusan bebas terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor daerah itu terjadi karena lemahnya dakwaan jaksa. “Bisa jadi karena memang dakwaan jaksanya yang lemah dan kurang bukti. Sehingga, hakim tipikor juga bimbang ingin menjatuhkan sangsi barat,” tandasnya.

“Makanya, bukan hanya Pengadilan Tipikor yang harus dibenahi, namun Jaksa-jaksa itu juga perlu dikoreksi,” tambahnya. rid/LI-10