LENSAINDONESIA.COM: Polemik penataan frekwensi bagi seluler kini mulai mendapat perhatian serius dari Komisi I DPR RI. Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman, mengatakan, Komisi I DPR sangat konsen terhadap masalah polemik Telkomsel dan Axis.

“Saya pada intinya satu visi dan sejalan dengan kawan-kawan yang ada di Telkomsel bahwa operator kita harus menjadi jawara di tanah air. Perusahaan tersebut harus diberi perlindungan dan diberi kemudahan dalam melakukan penetrasi dan mendorong agar menjadi pemain besar di Asia,” ungkap Hayono Isman.

Lebih lanjut Hayono mengatakan, kepentingan nasional harus dikedepankan. Mengingat, potensi dunia ICT akan menjadi primadona masa depan. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk melakukan evaluasi berbagai peraturan yang tidak memihak kepada kepentingan nasional.

”Undang-undang saja bisa kita rubah, apalagi Kepmen,” tandas Hayono.

Dia mengaku, sangat sulit nantinya operator nasional jika dihambat dan tidak diberi proteksi dari gempuran pihak luar. Menurutnya, hal itu akan menjadi perhatian Komisi I dalam melihat polemik yang sedang terjadi.

Untuk itu, kami akan mencoba melihat persoalan tesebut lebih obyektif agar persoalan bangsa bisa terselesaikan. Perlindungan terhadap perusahaan berbasis BMUN memang selayaknya mendapat privillage. Apalagi, ini menyangkut persoalan kepentingan bangsa yang lebih luas.

Dalam waktu dekat, menurut Hayono, pihaknya akan memanggil beberapa pihak yang berkompeten dalam penataan frekwensi. “Ada permintaan dari salah satu LSM yang menyorot tentang frekwensi untuk di gelar rapat dengar pendapat. Waktunya sedang kami atur. Kebetulan sekarang komisi I sedang membahas masalah undang-undang konvergensi, biar ada keterkaitannya satu sama lain,” ungkap Hayono Isman. KAS/LI-10