Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

Kemenkominfo Desak Pemkot Kediri Segara Bikin Situs LPSE 

LENSAINDONESIA.COM: Tenaga Ahli Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Supomo, terkaget-kaget mendengar kabar jika Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri hingga saat ini menerapkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE).

Mengingat, hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di kawasan pedalaman telah menggunakan metode e-Procuremen tersebut.

“Lho apa benar Pemerintah Daerah sekelas Pemkot Kediri belum bikin LPSE. Apa selama ini pengadaan barang/jasa mereka nunut di LPSE mana?,” ujar Supomo, dengan heran usai memberikan paparan Uji Teknis Penerapan Standart Minumun (SPM) Bidang Kominikasi dan Informatika yang diikuti perwakilan Humas/Dinas Kominfo kabupaten/kota se Jawa-Bali di Hotel Bisanta Bidhakara, Surabaya, Selasa (6/12/2011) malam.

Menurut tenaga ahli Ditjen IKP, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah secara konvensional selama ini diketahui banyak terjadi permasalahan dan kebocoran anggaran. Sehingga, sangat perlu dan segera Pemkot Kediri membikin situs elektronik tersebut agar pengadaan barang dan jasa bisa berjalan secara transparan.

“Pemkot Kediri dan daerah lain yang belum memiliki LPSE saya minta segera membikin. Kita di kementerian akan mendukung. Kalau butuh tenaga ahli dan sebagainya kita siap membantu,” tegasnya.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

ULP atau Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE,dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

Agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa berjalan transparan dan jujur, pemerintah pusat sendiri tekah mendorong pembuatan situs LPSE tersebut dengan mengeluarkan Kepres Nomor 106 tahun 2007 tentang pembentukan Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP yang sudah diamanatkan sebelumnya dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga:  Rhenald Kasali dukung Presiden pilih kaum muda di kabinetnya

Selain sebagai unit kerja sebagaimana tersebut diatas LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan atas pemenuhan hal tersebut LKPP akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaannya.

“LPSE itu tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memberikan efisiensi dalam hal harga yang lebih rendah,transaksi yang lebih murah dan layanan publik yang lebih baik, serta siklus pengadaan yang lebih pendek. Jadi, Pemkot Kediri diharapkan segera membikin,” tambahnya. rid/LI-10