LENSAINDONESIA.COM: Pengadaan mobil dinas oleh bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya diduga menyimpang dari spesifikasi. Pengadaan 28 unit mobil untuk kepolisian dan 31 unit mobil dinas untuk Camat yang seharusnya station wagon kapasitas 1500 cc (sejenis Avansa) ternyata direalisasikan station wagon kapasitan 2000 cc (Panther).

Anggaran pengadaan mobil dinas di Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya itu dinilai oleh DPRD Surabaya melanggar hukum pidana dan administratif. Kendati pengadaan mobil itu sudah dilakukan, namun DPRD Surabaya melalui Badan Anggaran (Banggar) telah mencoret penganggarannya yang mencapai Rp 15,2 miliar.

Pengadaan sarana dan prasarana kerja Pemkot Surabaya merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sehingga, setiap sarana dan prasarana diperlukan adanya standarisasi.

Untuk melakukan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 5 huruf d Permendagri No.7/2006, standarisasi sarana dan prasarana meliputi kendaraan dinas. Dalam Lampiran Bagian IV Permendagri No.7/2006 standarisasi sarana dan prasarana meliputi kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

A. Kendaraan Perorangan Dinas

Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan Kapasitas/Isi silinder (Maksimal)

1. Gubenur Satu unit Sedan 3.000.cc
Satu unit Jeep 4.200.cc
2. Wakil Gubenur Satu unit Sedan 2.500.cc
Satu unit Jeep 3.200.cc
3. Bupati/Walikota Satu unit Sedan 2.500.cc
Satu unit Jeep 3.200.cc
4. Wakil Bupati/Wakil Satu unit Sedan 2.200.cc
Walikota Satu Unit Jee p 2.500.cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan Kapasitas/Isi silinder (maksimal)

1. Ketua DPRD Prov Satu unit Sedan/Jeep 2.500.cc

2. WK DPRD Prov Satu unit Sedan/Minibus 2.200.cc

3. Ketua DPRD Kab/Kota Satu unit Sedan/Minibus 2.200.cc

4. WK DPRD Kab/Kota Satu unit Sedan/Minibus 2.000.cc

5. Pejabat Eselon I Satu unit Sedan/Jeep 2.500.cc

6. Pejabat Eselon II Satu unit Sedan/Minibus 1.800.cc

7. Pejabat Eselon III Satu unit Minibus 1.500.cc

8. Pejabat Eselon IV Satu unit Sepeda Motor 150.cc
dan Eselon V

Pada APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 beserta perubahannya, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Pengadaan 31 Kendaraan Dinas Roda 4 jenis Station Wagon 2.500.cc. Kendaraan Roda 4 (Isuzu Panter Samart Turbo Standart) tersebut dijadikan Kendaraan Dinas Operasional untuk para Camat di lingkungan Pemkot Surabaya.

Berdasarkan ketentuan Permendagri No.7/2006, seharusnya para Camat di lingkungan Pemkot Surabaya tidak berhak mendapatkan Isuzu Panter Smart Turbo Satandart. Karena, para Camat di lingkungan Pemkot Surabaya adalah Pejabat Eselon III. Oleh karena itu, para camat hanya berhak mendapatkan kendaraan dinas operasional roda 4 dengan kapasitas/isi silinder 1.500.cc, misalnya Avanza dan Xenia.

Dengan demikian, pembagian mobil dengan merek/type Isuzu Panter Smart Turbo Standart melanggar Permendagri No.7/2006 dan proses pengadaan kendaraan dinas operasional untuk para camat menjadi tidak wajar. Ketidakwajaran ini dapat dilihat dalam Laporan Rekapitulasi Belanja Modal Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Dalam laporan tersebut, awalnya terdapat pengadaan mobil station wagon 1.500 cc dengan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar. Namun, dalam perubahan RKA Bagian Perlengkapan APBD TA 2011 berubah menjadi pengadaan station wagon 2.500 cc standar. Perubahan ini tidaklah wajar, karena melanggar Permendagri No.7/2006 dan diduga adanya indikasi penyimpangan penyelengaraan keuangan daerah Pemkot Surabaya. Dalam hal ini, aparat penegak hukum bisa turun tangan melakukan penyelidikan. Apakah ada unsur KKN antara Pemkot Surabaya dan rekanan? Apakah kendaraan dinas operasional 2.500 cc merupakan usulan kebutuhan yang diminta oleh para Camat? Atau kendaraan dinas operasional 2.500 cc merupakan keinginan bagian perlengkapan yang dipaksakan pada para Camat di lingkungan Pemkot Surabaya.ali/LI-10