Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
BALI / NTB / NTT / PAPUA

Gubernur Bali Diminta Patuhi UU Pers Soal Sengketa Pemberitaan Bali Post 

LENSAINDONESIA.COM: Sidang gugatan perdata Gubernur Bali I Made Mangku Pastika terhadap Harian Bali Post mulai digelar di PN (Pengadilan Negeri) Denpasar.

Gubernur menggugat tiga pihak, yakni redaksi atau penanggungjawab Bali Post, Nyoman Wirata (tergugat I), PT Bali Post (tergugat II) dan Wartawan Bali Post, I Ketut Bali Putra Ariawan (tergugat III).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Amzer Simanjuntak didampingi anggota IGB Komang Wijaya Adhi dan Agus Subekti, majelis hakim menawarkan jalan perdamaian lewat mediasi.

Bahkan, Ketua PN Denpasar, John Piter ditunjuk sebagai mediator. Hadir dalam sidang itu tim kuasa hukum penggugat, yakni J Robert Khuana, Ketut Ngastawa, I Nyoman Sumantha dan I Made Djaya. Sedangkan, kuasa hukum tergugat diwakili I Nyoman Gde Sudiantara, Made Adhy Mustika dan Nyoman Putra.

“Kami harapkan ada perdamaian dalam sidang mediasi. Ada waktu 40 hari ke depan untuk melaksanakan mediasi,” ujar Amzer di PN Denpasar, Kamis (18/12/2011).

Sidang yang berlangsung singkat itu mendapat perhatian khusus dari kalangan pers se-Bali serta para pemerhati media. Nampak hadir, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Rofiqi Hasan dan Dewan Penasihat PWI Bali, Wayan Jesna Winada.

Usai sidang, John Piter sebagai mediator memanggil para pihak untuk menggelar mediasi. Disepakati untuk memanggil Gubernur sebagai principal penggugat pada Senin (19/12) dan para tergugat pada Selasa (20/12/201) mendatang.

Sementara, kuasa hukum tergugat I Nyoman Gde Sudiantara mengatakan, meski kasus ini bukanlah kasus besar, namun cukup penting bagi penegakan hukum di Bali. Pihaknya menekankan pada formula agar para tergugat tetap mengacu pada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Bahwa penyelesaian masalah Pers harus dengan UU tersebut, tidak langsung mengajukan gugatan di peradilan umum,” imbuhnya.

Baca Juga:  Menantu Soekarwo dukung Renville Antonio pimpin Demokrat Jatim

Hal inilah yang menjadi penekanan mediasi. Sehingga, ada upaya melaksanakan rekomendasi Dewan Pers untuk penggugat melakukan hak jawab.

Sedangkan, kuasa hukum penggugat J Robert Khuana mengatakan, jika mau masuk ke ruang perdamaian, maka pihaknya meminta agar jangan ada yang menciptakan opini-opini di luar dan harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Robert, jika harus berdamai tentunya harus yang berkeadilan, yang benar dan salah harus menghormati. “Sampaikan permintaan maaf. Bukan saja pada Gubernur, biar publik semua tahu. Serta jadikan pelajaran ini ke depan agar berita yang dimuat tersebut betul-betul berita yang profesional,” ujarnya.

Penggugat juga menghendaki, agar pers tidak terbatas pada tergugat, namun agar benar-benar menjadi motor dalam pembangunan di Bali.

Dalam gugatan materialnya disampaikan Rp 170 juta lebih, sementara kerugian immaterial disebutkan Rp 150 miliar, yang akan dibagikan Kepada Desa Pakraman se-Bali.

Seperti diketahui, Gubernur Bali menggugat media lokal terbesar di Bali. Pasalnya, dianggap ada dua pemberitaan tidak benar saat terjadi kasus bentrokan dua desa di Kabupaten Klungkung pada 17 September 2011.

Dalam pemberitaan itu disebutkan gubernur mengeluarkan pernyataan pembubaran Desa Pekraman. Namun, hal itu dibantah gubernur, sehingga menuntut media tersebut meminta maaf, meski kemudian dianggap tidak lagi mengindahkan permintaan maaf itu.

“Jika ada permintaan maaf mengakui kesalahan, selesai,” pungkasnya. rah/LI-10