LENSAINDONESIA.COM: Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggran (FITRA) Ucok Sky Khadafi mendesak DPR dan KPK segera membentuk tim auditor independen. Hal ini, menyusul hasil audit forensik Century oleh BPK yang  diserahkan ke DPR, Jumat pekan lalu yang dinilai  jauh dari harapan.

“Hasil audit forensik sama sekali tidak menyebut nama-nama yang diduga menerima aliran dana bailout Bank Century, termasuk nama-nama pejabat yang dicurigai menentukan kebijakan pengelontoran dana sebesar 6,7 triliun itu. Jelas ini mengecewakan dan sebaiknya DPR atau KPK segera membentuk tim auditor independen,’’ ujar Ucok pada LICOM di Jakarta, Kamis, (29/12/2011)

Kata Ucok, para penggiat anti korupsi sudah menduga jika hasil audit forensik Century oleh BPK akan mengecewakan. Besarnya tekanan dibalik kekuasaan terhadap BPK, diyakini mempengaruhi independensi BPK untuk berani mengungkap apa adanya.

“Ya pastilah, ada aktor (kekuasaan) yang terkait penggelontoran dana bail out Century dan tidak ingin kasus ini tuntas. Tentunya ini menjadi tantangan tidak mudah bagi pimpinan KPK baru, yang dikomandani Abraham Samad dan juga anggota timwas DPR untuk lebih keras lagi bekerja mengungkap semua aktor dibalik Century,’’ jelas Ucok.

Menurut Ucok, hasil audit forensik Century oleh BPK sebenarnya sangat diharapkan bisa membuktikan keterlibatan sejumlah pihak dan menjadi jalan bagi penuntasan skandal Bank Century secepatnya.

“Ternyata hasilnya tidak menggambarkan adanya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Bank Century.   BPK jelas gagal menunjukkan independensinya. Padahal, audit forensik itu adalah salah satu alat yang bisa membuktikan keterlibatan sejumlah pihak dan menyelesaikan skandal Bank Century secepatnya. Karena itu satu satunya jalan, perlunya dibentuk tim audit  independen,’’pungkas Ucok.

Selama ini, publik meyakini keterlibatan Wapres Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut sebut sebagai pihak yang paling berperan dalam kasus ini. Saat itu, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSSK). Meski tiga tahun bergulir, kasus yang telah ditangani KPK sejak mencuat 2008 ini belum juga menemukan hasil maksimal.esa