LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 13.040 Kg udang impor asal Malaysia yang masuk melalui Pelabuhan Belawan, Medan, dipulangkan kembali (re-ekspor) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah ditemukan mengandung penyakit white spot sydrome virus (WSSV) yang merupakan hama penyakit ikan karantina (HPIK) golongan I pada hari Selasa, 27 Desember 2011.

Pemulangan 1 (satu) kontainer udang yang dikemas dalam 3.730 Karton asal Malaysia yang diimpor oleh PT Sari Ayuwindu Semesta (SAS) tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan menemukan adanya kandungan penyakit pada udang impor tersebut dan bekerjasama dengan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencegah beredarnya udang keluar pelabuhan.

Udang impor yang mulai masuk Pelabuhan Belawan pada tanggal 12 Desember 2011 tersebut dipulangkan karena berdasarkan KEPMEN KP Nomor 03 Tahun 2010 tentang penetapan jenis-jenis hama dan penyakit ikan karantina, golongan dan sebarannya bahwa penyakit white spot sydrome virus (WSSV) merupakan hama dan penyakit ikan dari jenis virus dan termasuk golongan I. Sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b PERMEN KP Nomor 20 Tahun 2007 tentang tindakan karantina harus ditolak pemasukannya.

“Dalam hal pelaksanaan re-ekspor udang 1 (satu) kontainer asal Malaysia ini petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama-sama dengan petugas Karantina Ikan melepas Kapal Reunion Voyage 11A3 berangkat dari Pelabuhan Belawan dengan tujuan Pelabuhan Penang Malaysia dan kami awasi dengan kapal pengawas KKP,” jelas Syahrin Abdurrahman, Dirjen PSDKP.

Upaya mencegah masuk dan/atau beredarnya hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tidak aman untuk dikonsumsi.

Karena itu akan dilaksanakan pengawasan secara sinergi antara Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Direktorat Jenderal P2HP dan Direktorat Jenderal PSDKP KKP RI. Dimana hasil perikanan yang akan diimpor wajib memiliki Surat Ijin Pemasukan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Ditjen P2HP, wajib memenuhi standar keamanan dan mutu Hasil Perikanan yang ditandai dengan dikeluarkannya Sertifikat Pelepasan dari BKIPM.

Kemudian hal itu diawasi dengan penggunaan dan/atau pemanfaatannya oleh Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Permen Nomor: PER.15/MEN/2011, yang menyebutkan bahwa Pengawas Perikanan melakukan pengawasan terhadap hasil perikanan yang telah diberikan Sertifikat Pelepasan untuk menjamin bahwa hasil perikanan tersebut digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan oleh Pengawas Perikanan dilaksanakan terhadap distribusi hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan dan tempat pemasaran agar sesuai dengan maksud, tujuan, dan rencana yang diajukan oleh importir, yang meliputi: Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Ditjen P2HP, Sertifikat Pelepasan dari BKPM, serta kesesuaian fisik dan dokumen (nama dagang/nama ilmiah, jenis (Kode HS), jumlah/volume, sarana pengangkutan, negara asal, tempat pemasukan, jadwal pemasukan serta maksud dan tujuan).diunggah hidayat

sumber: Syahrin Abdurahman, Dirjen PSDKP KKP