LENSAINDONESIA.COM: Demi menempatkan masalah pergulaan nasional dalam perspektif yang lebih luas, sehingga bisa disikapi dengan positif dan bisa dicari solusi yang terbaik demi kepentingan bangsa, berikut kami sampaikan analisa berdasarkan data realisasi produksi nasional 2011 berdasarkan data dewan gula per Januari 2012:

1. Realisasi produksi gula nasional 2011 adalah: 2,1 juta ton ; konsumsi langsung 2,7 juta ton (dari 240jt orang penduduk dikali konsumsi per kapita 11,21 kg). Sehingga defisit defisit gula nasional sebesar kira-kira 500-600ribu ton.

2. Produktivitas di sektor on-farm (perkebunan tebu) dan off-farm (pabrik gula) masih sangat rendah! Selama masa giling 2011 dari total luasan lahan tebu yang 426 ribu Ha hanya bisa dipanen tebu sebanyak 28,5 juta ton, sehingga yield tebu/hektar hanya 66,9 ton/ha (dari standar rata2 sekitar 75-80 ton/ha). Dengan produksi GKP (gula kristal putih) sejumlah 2,1jt ton maka rata-rata rendemen nasional tahun 2011 adalah: 7,42 ton/ha (jauh di bawah standar rata-rata yang mesti di atas 8%, bahkan di beberapa negara seperti Brasil, Thailand dan Australia sudah di atas 10%). Ini tentu akibat kepemimpinan dan cara pengelolaan di BUMN/PTPN gula yang tidak efektif dan tidak efisien.

3. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan yang masih mengalami ketidakseimbangan distribusi barang dan jasa, maka perlu juga dilakukan analisa produksi vs konsumsi secara geografis! Dari total 62 PG (pabrik gula), lokasinya terbagi sbb: 48 PG terletak di Pulau Jawa (77%), 10 PG yg terletak di Pulau Sumatera (16%), dan sisanya 4 PG terletak di Pulau Sulawesi (6%). Dengan analisa produksi vs konsumsi sbb:

Pulau Jawa : Jumlah penduduknya 137 juta orang, dg konsumsi per kapita 11,21 kg, maka kebutuhan/konsumsinya adalah: 1,53jt ton. Padahal total produksi GKP dari 48 PG yg terletak di Pulau Jawa hanya sejumlah: 1,35jt ton. Maka untuk Pulau Jawa saja terjadi defisit supply sebesar: 180ribu ton.

Pulau Sumatera: Jumlah penduduknya 51 juta orang, dg konsumsi per kapita 11,21 kg, maka kebutuhan/konsumsinya adalah: 568rb ton. Dengan total produksi GKP dari 10 PG yg terletak di Pulau Sumatera sebesar: 713rb ton, maka untuk Pulau Sumatera masih ada surplus sekitar 146ribu ton. Namun surplus ini belumlah cukup untuk menutup defisit yang dibutuhkan Pulau Jawa sebesar 180ribu ton!

Kawasan Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dll) : jumlah penduduknya: 50 juta orang. Dengan konsumsi per kapita 11,21 kg, maka kebutuhannya adalah 565 ribu ton gula. Dengan 4 PG yang terletak di Sulawesi (Bone, Camming, Takalar dan Gorontalo) yang total produksi hanya 49 ribu ton, maka KTI (kawasan timur Indonesia) menderita defisit/shortage pasokan gula konsumsi paling besar, yaitu: 516 ribu ton!

Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana menjawab/memenuhi kebutuhan gula konsumsi di KTI (kuantitas dan ketersediaan barangnya) yang de-facto secara geografis memang membutuhkan biaya (uang dan waktu) tambahan logistik?

Pilihan2 strategis yang ada adalah:

1. Membiarkan laju masuknya gula selundupan yang sampai saat ini terus masuk lewat puluhan ‘pelabuhan tikus’ di pantai timur Sumatera, wilayah2 perbatasan Kalimantan, dan mungkin di pesisiran Pulau Sulawesi juga. Disinyalir oleh APTRI ada lebih dari 400 ribu ton gula rafinasi selundupan masuk ke pasaran konsumsi langsung Indonesia. Kami kira sinyalemen ini tidaklah berlebihan dan masih masuk akal juga. Dengan menimbang kondisi shortage/defisitnya pasokan gula konsumsi yang – secara nasional – sebesar 548 ribu ton!
Dengan begini tentu negara akan sangat dirugikan (dari sisi tata niaga pergulaan/pangan nasional dan dari aspek pendapatan/pajak).

2. Segera memberantas para penyelundup gula, dan memenuhi kebutuhan gula konsumsi nasional dengan memanfaatkan pabrik-pabrik gula rafinasi nasional yang kapasitasnya masih sangat cukup untuk membantu pemerintah mengamankan pasokan gula nasional. Dan dengan demikian juga membantu membereskan kemelut tata niaga pergulaan dan menambah pemasukan pajak. Selain itu juga menjaga laju inflasi di kawasan timur Indonesia.

3. Dalam jangka menengah dan panjang segera membereskan aspek on-farm (perkebunan) dan off-farm (pabrik gula) yang dikelola BUMN/PTPN. Supaya dengan demikian kesejahteraa petani juga dapat langsung terangkat.

Demikian kami sampaikan, semoga perspektif ini bisa membantu kita semua untuk melihat masalah pergulaan nasional dengan cerdas dan bijaksana. Sehingga solusinya pun bisa sungguh-sungguh menjawab inti persoalannya.

Andre Vincent Wenas
Wk.Ketua 1, AGRI.
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia