LENSAINDONESIA.COM: Kendaraan bermotor pada dasarnya terdiri dari kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat/lebih. Saat ini jumlah industri kendaraan bermotor roda dua sebanyak empat puluh perusahaan dengan total kapasitas produksi sekitar 8,5 juta unit/tahun yang didukung oleh sekitar 800 perusahaan industri komponen dan lebih dari 100.000 perusahaan pendukung seperti bengkel, outlet, jasa pendukung keuangan dengan total tenaga kerja yang terlibat sekitar 1.653.600 orang.

Produk kendaraan bermotor roda dua yang dibuat di dalam negeri saat ini komponen lokalnya ada yang telah mencapai 98% misalnya jenis motor bebek (underbone), sedangkan sisa komponen  lainnya yang masih diimpor seperti komponen karburator, mur dan baut khusus.

Sementara untuk kendaraan bermotor roda empat/lebih, saat ini telah diproduksi oleh dua puluh perusahaan yang sebagian besar merupakan agen pemegang merek (APM) dari luar negeri yang didukung oleh sekitar 800 perusahaan industri komponen dan lebih dari 44.000 perusahaan pendukung seperti bengkel, outlet, jasa pendukung keuangan dengan total tenaga kerja yang terlibat sekitar 646.500 orang.

Produk kendaraan bermotor roda empat/lebih yang diproduksi di dalam negeri saat ini komponen lokalnya ada yang telah mencapai sekitar 80% (khususnya untuk mobil jenis MPV), komponen yang telah dibuat antara lain engine, body parts, brake, suspension, sebagian parts transmisi dan axle dan komponen universal (aki, safety belt, jok, dll).

Industri kendaraan bermotor roda empat di dalam negeri diawali dengan adanya agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang menjual mobil import, melihat potensi pasar di dalam negeri maka kemudian secara bertahap ATPM melakukan perakitan dengan membuat beberapa komponen di dalam negeri yang diatur melalui kebijakan Departemen Perindustrian yaitu deletion program/program penanggalan pada tahun 1976 s/d 1999.

Dalam perkembangan lebih lanjut, berbagai jenis mobil saat ini sudah dirakit/diproduksi di dalam negeri dengan menggunakan komponen buatan lokal.

Kegiatan industri kendaraan bermotor pada dasarnya tidak berhenti pada kegiatan pembuatan atau kegiatan manufacturing saja namun juga harus memperhatikan faktor-faktor antara lain aspek keselamatan dan keamanan (laik jalan), aspek kesesuaian standard produk/manufacturing (kualitas) yang digunakan, aspek pemasaran (termasuk purna jual dan penyediaan bengkel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap kendaraan bermotor yang telah diproduksi oleh produsen kendaraan bermotor wajib memiliki Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK). Oleh karena itu setiap perusahaan industri kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan NIK sebagai prasyarat untuk dilakukan uji laik jalan oleh Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Selanjutnya  setelah lulus uji laik jalan baru kendaraan tersebut dapat diproduksi dan digunakan secara masal.

Saat ini pemerintah sedang mengembangkan program Low Cost and Green Car (LCGC) dan program Angkutan Umum Murah Pro Rakyat (sebagaimana Kepres No. 10 tahun 2011). Segmentasi pasar untuk produk LCGC adalah untuk jenis kendaraan MPV 1000-1200 cc dengan konsumsi bahan bakar 20-22 km/liter.

Sedangkan program Angkutan Umum Murah Pro Rakyat dimaksudkan untuk mengembangkan kendaraan dengan merek lokal dengan segmen kendaraan berkapasitas mesin maksimum 700 cc. Usulan insentif untuk program LCGC sampai saat ini masih dalam proses di Kementerian Keuangan, adapun insentif tersebut berupa pembebasan bea masuk untuk impor mesin peralatan produksi, bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri serta perpajakan.

Beberapa tahun terakhir telah berkembang embrio mobil hasil karya anak bangsa dengan merek lokal seperti Esemka (SMK Surakarta), Komodo (PT. Fin Komodo), Tawon (PT. Sumber Gasindo Jaya), GEA (PT. INKA), ARINA (UNS Semarang), MOBIRA (PT. Sarimas Ahmadi Pratama) dan Mahator (PT. Maha Era Motor). Kementerian Perindustrian mendukung inovasi engineering untuk pengembangan kendaraan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan diberikan dalam bentuk promosi, uji coba kelaikan jalan dan  pelatihan R&D.

Untuk memproduksi/merakit kendaraan bermotor, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain : Memiliki izin industri. Sekurang-kurangnya wajib melakukan kegiatan pengelasan/penyambungan, pengecatan, perakitan komponen utama (seperti engine, body/chassis, transmisi dan axle) kendaraan bermotor sehingga menjadi unit kendaraan yang utuh serta melakukan pengujian dan pengendalian mutu. Memiliki perjanjian merek dengan prinsipal (merek luar negeri) atau merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk merek lokal. Memiliki kode perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK).

Ketentuan yang harus dilalui sebelum kendaraan bermotor dapat di produksi masal dan digunakan di jalan umum diantaranya yaitu: Mengajukan permohonan NIK dan Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) untuk keperluan produksi ke Kementerian Perindustrian. Mengajukan permohonan uji laik jalan ke Kementerian Perhubungan. Pengurusan STNK, BPKB di Kepolisian dan SAMSAT setempat.ari