Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
BALI / NTB / NTT / PAPUA

Gubernur Bali 'Malu-malu Kucing' Berdamai dengan Bali Post 

LENSAINDONESIA.COM: Perseteruan dengan Harian Bali Post, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menyatakan kesiapanya berdamai asal ada keadilan.

Konflik Bali Post (BP) dan Mangku Pastika (BP) yang dilatarbelakangi pemberitaan yang dianggap tidak benar, menyita perhatian publik Bali.

Bahkan, secara khusus kasus tersebut menjadi isu utama seminar nasional bertema “Peran Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi”, yang digelar Fisipol Universitas Warmadewa, Denpasar.

Kali ini, Pastika benar-benar serius menyimak perdebatan seru dalam membincangkan kemerdekaan pers, yang akhirnya melebar dan menyentuh kasus yang dihadapinya.

Setelah menerima masukan dari I Gusti Putu Artha (anggota KPU dan juga mantan wartawan), Prof Johanes Yusfunan (Dosen Unud) dan Made Nariana (wartawan senior), akhirnya Pastika buka suara.

“Sejak dulu saya mendukung kebebasan pers demi kemajuan demokrasi, tanpa pers akan kemana kita,” kata Pastika di Denpasar, Jumat (6/1/2012).

Jika tidak ada kritik, termasuk dari pers akhirnya orang mau benar sendiri. Ia bahkan menyebut, pilar keempat demokrasi tidak hanya pers, namun masyarakat madani (civil society) seperti kalangan LSM dan kampus.

Atas solusi damai yang diusulkan para pakar, Pastika bisa menerima, asalkan dengan syarat. “Damai itu harus ada keadilan, ibaratnya saya dipukuli sampai babak belur kemudian salaman selesai, tidak bisa begitu,” tegas mantan Kapolda Bali ini.

“Jika BP mengakui kesalahannya, ya mestinya minta maaf dan harus memperbaiki kesalahan. Seperti halnya orang sakit yang habis dipukuli babak belur harus diobati dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.

“Kalau model perdamaian setelah memukul minta maaf selesai, ya enak di lu tidak enak di gua,” selorohnya disambut applous dan senyum ratusan peserta seminar.

Menurutnya, kerusakan yang diakibatkan pemberitaan yang tidak benar, tidak bisa begitu saja dan harus diobati.

Baca Juga:  Istana minta fokus daya saing, agenda riset tumpang tindih di kementerian harus diakhiri

Selain itu, atas berita-berita yang tidak memenuhi standar jurnalistik, Pastika berharap, Dewan Pers bisa memberi sanksi berat.

“Jika perlu mereka yang terbukti membuat berita tidak sebagai produk jurnalistik diberi sanksi moral meninggalkan profesinya,” tandasnya.

Dia mengingatkan, bahwa media bisa membelokkan, mengaburkan, menajamkan sebuah isu atau fakta. Namun, jika sengaja memplintir dan mengembangkan berita bohong dianggap tidak etis. Bahkan, telah melanggar kode etik jurnalistik.

Pastika menegaskan, dirinya sangat berkepentingan terhadap pers yang bebas. Dia meyakini pers sebagai pilar utama demokrasi, sebagai pilihan bernegara.

“Saya tidak cari massa, kasus ini tanggungjawab saya sendiri, tidak perlu khwatir bahwa saya akan menghambat kebebasan pers. Saya hanya ingin kalau benar katakan benar, katakan salah kalau salah supaya semuanya jelas,” pungkasnya. *rohmat