Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Buku

Pendidikan Rusak-rusakan, Pemerintah Khianati Konstitusi 

LENSAINDONESIA.COM: Pendidikan telah kehilangan ruh, pendidikan telah kehilangan alat vital dalam melakukan transformasi sosial. Demikian penerbit buku ini memaparkan secara singkat dalam back-cover.

Pendidikan telah mendapatkan stigma, karena malpraktik yang dilakukan oleh penguasa dan pelaksana pendidikan di lapangan.

Bagian demi bagian dalam buku ini merupakan realitas yang selama ini terjadi dalam praktek pendidikan di Indonesia. Mulai dari proses yang terjadi pada peserta didik di sekolah, praktek mengajar guru, sampai
pada aras pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Gugatan demi gugatan merupakan sajian utama buku ini. Beberapa kritik tajam juga menyeruak seolah mencerminkan sebuah eforia pasca reformasi.

Sebagai seorang praktisi kebijakan, Darmaningtyas banyak menyoroti malpraktik yang dilakukan oleh penguasa negeri ini. Praktek-praktek pada aras kebijakan pendidikan yang selama ini terjadi di Indonesia marak terjadi pasca bergulirnya era otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi dalam bidang-bidang yang telah ditentukan pemerintah, budaya korup-pun tak ayal ikut terdesentralisasi pula ke daerah-daerah yang dulunya enggan dan takut melakukan tindakan-tindakan penyelewengan.

Dalam kolusi sekarang ini, tawar menawar jabatan guru dilakukan secara terang-terangan antara calon guru dengan aparat pemerintah daerah. Entah ada koordinasi antar daerah atau tidak, yang pasti, ada semacam
keseragaman tarif untuk dapat diterima menjadi seorang guru negeri.

Untuk menjadi guru SD misalnya, tarifnya antara Rp 10.000.000 hingga Rp 20.000.000. Sedangkan, untuk guru SLTP, karena dasar pendidikannya sama-sama S1, tarifnya antara Rp 20.000.000 hingga Rp 40.000.000 (hal. 84).

Pendidikan, kata Darmaningtyas, bukanlah sekedar anggaran. Alih-alih menganggarkan dana untuk pendidikan dengan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah lebih disibukkan dengan permasalahan persiapan
“baku hantam” dengan rival politiknya. Padahal, dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen, pemerintah telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah sebesar dua puluh persen. Dengan melihat realitas yang terjadi di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa pemerintah mengkhianati konstitusi dengan tidak menjalankan amanat UUD 1945.

Baca Juga:  Komplotan begal digerebek saat asyik pesta sabu, 2 ditembak

Sesuai dengan judulnya, konten buku ini memang lebih banyak mengungkapkan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan Indonesia. Banyak fakta-fakta yang diungkapkan secara jelas dan lugas. Buku ini bukanlah pemikiran utuh dari si penulis berkenaan dengan pendidikan, namun kumpulan tulisan yang bagus untuk dijadikan refleksi bagi semua orang yang konsen dan menggeluti pendidikan.

Judul Buku : Pendidikan Rusak-rusakan
Penulis : Darmaningtyas
Penerbit : LKiS Yogyakarta
Tahun Terbit : 2005
Jumlah Halaman : 360
Dibedah oleh: Kamal Fuadi
*ian