LENSAINDONESIA.COM : Ketua Umum  PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo menegaskan, disahkanya Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) oleh Presiden  25 November 2011 akan menciptakakn perubahan positif secara besar-besaran terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Dampak positif yang Ia maksud ialah, perubahan dari sistem pelayanan non rujukan menjadi pelayanan kesehatan berbasis rujukan.

Sistem pelayanan kesehatan berbasis rujukan ini, kata Prijo, mulai diujicobakan di PT Askes. Hanya saja, program tersebut sampai saat ini belum berjalan secara optimal. “Sistem rujukan ini dilakukan sebab angka rujukan sangat tinggi,”kata Dr Prijo Sidipratomo kepada Licom, usai Diskusi tentang Pemberlakuan Undang-Undang BPJS ‘What Next ?’ Di Jakarta. Senin (9/1).

Menurut dia, menuju perubahan pelayanan kesehatan nasional itu masih membutuhkan perjuangan panjang. Sebab, dalam melaksanakan UU BPJS diperlukan beberapa aturan pelaksanaan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah, pemberlakuan asuransi semesta yang terdiri atas 6 Peraturan Pemerintah (PP), 6 Peraturan Presiden (Perpres) dan 1 Keputusan Presiden (Keppres) hingga peraturan pelaksana UU SJSN itu sendiri.

Dalam konteks yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menambahkan, meski sangat baik, pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan berbasis rujukan masih perlu kajian. Terutama masalah anggaran. ”Yang pasti, kajian itu sedang di jalankan dan kita kembangkan hasilnya. Kita juga masih menunggu hasil dari reset fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia,”ujar Ali Gufron.@winarko