LENSAINDONESIA.COM : Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) moratorim konversi lahan pertanian.  Desakan itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi akibat konversi lahan pertanian.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengatakan, bila regulasi itu terlambat dikeluarkan, dikawarakan akan menimbulkan permasalahan pelik, yaitu berkurangnya lahan untuk pertanian. Dampaknya, target surplus produksi beras sebesar 10 juta ton per tahun pun akan terancam gagal.

“Semakin berkurangnya areal lahan pertanian ini ditengarai karena terjadinya peningkatan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Areal pertanian yang subur seringkali dijadikan untuk perumahan, industri, dan lainnya. Bahkan ada juga yang dialihkan menjadi lahan perkebunan”, kata Hermanto,di DPR RI, Selasa (10/1).

Agar lahan untuk pertanian di Indonesia tidak semakin susut, pemerintah pusat dan daerah bisa melakukan pemetaan dengan menetapkan sebuah kawasan khusus pertanian yang tidak boleh dikonversi.

“Hal ini sejalan dengan Undang Undang No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang secara jelas memberikan amanat kepada daerah untuk menetapkan Perda lahan pertanian berkelanjutan itu. Hanya saja Peraturan Pemerintah nya juga belum terbit,”ujarnya.

Menurut data di Kementerian Pertanian, saat ini luas lahan baku sawah Indonesia saat ini sekitar 7,3 juta – 7,5 juta hektar dimana terjadi konversi lahan pertanian setiap tahun mencapai 100.000 hektar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, optimalisasi moratorium konversi lahan pertanian perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk para penyuluh pertanian. Tujuanya, untuk meminimalisir berkurangnya lahan pertanian.”Jangan sampai target produksi beras nasional yang ditarget 10 juta ton per tahunbisa terancam gagal,”tegasnya.@efri s Bahri