Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
EDUKASI

RSBI Berhasil Jika…! 

LENSAINDONESIA.COM: Program (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) RSBI dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Balitbangdikbud dinilai gagal total. Sejumlah 1,305 RSBI tidak bisa menjadi SBI. Banyak pengamat pendidikan, Satria Darma, misalnya yang pesimis bahwa program RSBI ini tidak akan berhasil. Sebenarnya, program RSBI akan bisa berhasil jika pemerintah yang dalam hal ini Kemdikbud bersedia mengkaji kembali beberapa hal.

Merujuk Permendiknas No 78/2009 (pasal 2), tentang penyelenggaraan SBI ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki: (a) kompetensi terstandar nasional (SNP) yang diperkaya dengan standar negara maju (OECD) atau negara maju lainnya; (b) memiliki daya saing komparatif; (c) kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional; (d) kemampuan bersaing kerja di luar negeri, utamanya bagi SMK; (e) kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; (f) kemampuan berperan aktif ekonomi-sosio-kulturan-lingkungan hidup; (g) kemampuan menggunakan dan mengembangkan TIK (teknologi komunikasi dan informasi) secara profesional. Itulah tujuan yang ingin disasar dengan program RSBI-SBI.

Bila kita cermati tujuan dikembangkannya program RSBI-SBI sejatinya adalah pengembangan sekolah bermutu (Quality School) agar lulusan program pendidikan tersebut memiliki kompetensi sejajar dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia internasional, setidaknya oleh negara-negara OECD. Pada tataran konseptual, program SBI sangat bagus dan ideal, tetapi dalam tataran implementasi di lapangan tampak banyak kerancuan dan pendangkalan. Dari sejak penerjemahan konsep SBI memang masih ambigu, mengawang-awang dan tidak jelas bagaimana profil SBI yang dituju. Hal ini barangkali diduga memang Kepmendikbud tidak punya konsep yang jelas tentang profil SBI, sehingga konsep yang tidak jelas tersebut disosialisasi ke para praktisi di lapangan menjadi bias. Paling tidak banyak penyederhanaan dari maksud dan tujuan diselenggarakan RSBI tersebut.

Kita lihat dari kurikulum. Kurikulum program RSBI dan sekolah umum, tidak berbeda. Keduanya menggunakan kurikulum yang sama, dengan target capaian yang berbeda. Kalau targetnya berbeda mestinya harus juga menggunakan kurikulum yang berbeda. Bagaimana mungkin dengan alokasi waktu yang sama dituntut target berbeda. Kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan standar internasional, sebagaimana disebutkan di atas, harusnya ada penyesuaian kurikulum. Tidak perlu lagi semua mata-pelajaran sebanyak itu yang diajarkan, dan tidak perlu juga ada Ujian Nasional, khusus untuk program RSBI. Program RSBI harusnya fokus pada mata-pelajaran yang relevan untuk peningkatan kualitas dengan standar internasional.

Yang membedakan kurikulum keduanya, yakni dalam implementasi di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam implementasi terjadi banyak penyederhanaan tujuan, misalnya hanya fokus pada peningkatan akademik agar lulusan bisa memenangi lomba akademik di tingkat internasional, yang sebenarnya hanya merupakan capaian satu butir tujuan SBI. Lulusan harus lulus tes Toefl minimal > 7,5 sehingga menyebabkan para siswa ikut LBB (kursus-kursus) bahasa Inggris. Termasuk juga pada bidang sain dan matematika, banyak para siswa ikut LBB yang dewasa ini semakin menjamur. Jadi peningkatan kompetensi lulusan tidak sepenuhnya hasil sekolah RSBI, tetapi merupakan hasil prestasi LBB atau kursus-kursus. Dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk belajar mendiri berbasis TIK, belajar melalui internet, sehingga para orangtua harus melengkapi anaknya dengan perangkat laptop, iPad, Galaksi dan sejenisnya. Sementara, para gurunya belum banyak yang rajin meng-upload materi-materi pelajaran pada web-blog yang bisa diunduh oleh para siswanya. Akibatnya, para siswa kekurangan materi dari gurunya dan menambahnya dengan mengikuti kursus-kursus. Memang pada era-global ini, kita dituntut untuk bisa mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan persoalan hidup-kehidupan yang dihadapi seseorang di masa mendatang. Tidak cukup itu, bila lulusan dituntut memenuhi standar negara-negara maju anggota OECD, maka kurikulum RSBI harulah memuat pendidikan entrepreneur, utamanya pada SMK-RSBI agar lulusannya bisa menjadi entrepreneur-muda kreatif dan inovatif. Pemerintah tidak akan berkemampuan untuk menyiapkan lapangan kerja yang bisa menyerap semua lulusan SLTA, khususnya SMK-RSBI. Oleh karena itu, pendidikan entrepreneur menjadi penting bagi lulusan SLTA-SMK.

Baca Juga:  Ketua KSP Nasari: "Dekopin perlu direvitalisasi agar sesuai UUD 45!"

Pencapaian kurikulum dituntut sarana-prasarana, dana, sistem tata-kelola, dan SDM yang terstandar. Berbicara tentang sistem tata-kelola, dana, sarana dan prasarana sekolah untuk menjadikan sekolah reguler menjadi RSBI dan SBI tidaklah teramat sulit. Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, maka peningkatan standar sarana-prasarana lebih mudah untuk dilakukan asalkan dananya tersedia. Tetapi, bicara tentang pendidikan yang utama bukanlah sarana-prasarana, namun yang terpenting adalah SDM para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Meskipun, untuk persoalan pengadaan sarana-prasarana pendidikan juga masih diwarnai banyak masalah. Masalah utamanya, adalah klasik, yakni pada lemahnya membuat prioritas program sehingga anggaran yang besar tersebut sering tidak tepat sasaran. Belum lagi ditambah masalah tata-kelola yang inefisiensi disebabkan lemahnya kontrol birokrasi dan korupsi. Kelihatannya, klasik tetapi faktor birokrasi ini bukan menjadi pendorong, tetapi malah menjadi kendala dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk pada program RSBI-SBI.

Berbicara tentang penyelengaraan kurikulum, memang masih diyakini faktor gurulah yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itulah, maka program RSBI mempersyaratkan para guru RSBI harus memiliki kualifikasi lulusan S2-S3 dengan proporsi yang berbeda tergantung tingkatannya. Untuk jenjang SLTA misalnya, minimal memiliki 30% guru kualifikasi S2-S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dan dari PT terakreditasi. Kompetensi guru SBI, juga dituntut mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK, memiliki standar pendidik sekolah dari negara maju anggota OECD, dan memiliki skor Toefl > 7,5. Dari faktor proporsi kualifikasi guru RSBI masih jauh dari syarat yang dituntut SBI. Belum lagi, diyakini bahwa kualifikasi jenjang pendidikan berbeda dengan kompetensi. Jika kompetensi guru dituntut memiliki persyaratannya demikian, maka pendidikan jenjang S2-S3 untuk penyiapan guru RSBI-SBI haruslah dirancang untuk tujuan itu. Implikasinya para pengajar pada program S2-S3 Program Kependidikan yang diselenggarakan oleh LPTK harus juga memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan SBI. Realitas yang kita ketahui bersama, bahwa para pengajar pada jenjang S2-S3 tersebut adalah para guru-besar yang tidak memenuhi semua prasyarat kompetensi yang dituntut oleh negara maju anggota OECD. Kurikulum S2-S3 bidang pendidikan tidak dirancang untuk program RSBI-SBI. Bahkan yang diajarkan banyak teori-teori “usang” tentang pendidikan, dan model-model pendidikan yang tidak kongrit. Bagaimana bisa bicara kongrit, jika para dosen di program S2-S3 juga tidak menerapkan model-model pembelajaran yang diajarkan. Teori dan model pendidikan dan pembelajaran tersebut hanya didiskusikan saja dalam ruang kuliah dan forum seminar. Kalau ada yang mengembangkan dan menerapkan teori dan model pendekatan-pembelajaran dalam realitas pembelajarannya, itu hanya bisa dihitung dengan jari jumlahnya.

Baca Juga:  Halal Institute dorong BPJPH untuk percepat diklat Auditor dan Penyelia Halal

Untuk menjamin keberhasilan program RSBI-SBI, maka harusnya pemerintah fokus menggarap peningkatan kompetensi gurunya, —tidak sekedar kualifikasi ijasah formal saja. Semua guru harus memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan, dan sekolah yang ditetapkan harus melakukan upaya peningkatan kualitas guru-nya. Untuk itu maka sebenarnya tidak diperlukan guru yang berkualifikasi S2-S3. Kalau ingin berhasil, maka kurikulum program S2-S3 harus dirancang untuk memenuhi tuntutan kompetensi guru RSBI. Jadi tidak bisa asal S2-S3 saja. Apalagi jika kualifikasi S2-S3 yang dimiliki tidak memiliki korelasi dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Saat ini para guru berlomba-lomba mengejar gelar S2-S3 tanpa perduli apakah bidang studi yang ingin dicapainya itu sesuai atau linear dengan bidang studi yang diajarnya di sekolah. Persyaratan kualifikasi S2-S3 jelas akan menyulitkan pencapaian program RSBI menjadi SBI. Tenaga guru dengan kompetensi demikian tidak akan mungkin dicapainya dalam waktu pendek atau dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yakni 2025. Dengan menghapus persyaratan kualifikasi S2-S3 tapi mensyaratkan kompetensi profesional di bidang studi yang diajarkannya (on the job performance) maka kualitas pembelajaran di kelas akan dapat meningkat. Peningkatan kompetensi para guru nilah yang relevan dikembangkan, bisa melalui studi lanjut S2-S3, tetapi bisa juga melalui pelatihan, asalkan kompetensinya sesuai standar.

Sementara yang riil dirasakan oleh masyarakat tentang RSBI ini, adalah sekolah elit dan mahal. Masyarakat melihat adanya komersialisasi pendidikan dengan RSBI. Untuk ikut ujian pada matapelajaran pada sekolah acuan standarnya, misalnya Ujian Cambridge, IBO, TOEFL, Sister School dibutuhkan biaya yang mahal sekali bagi ukuran masyarakat banyak. Belum lagi banyak sekolah RSBI meminta kontribusi dari masyarakat untuk peningkatan standar sarana-prasarana dan layanan pendidikan.

Baca Juga:  Pelaku curanmor dihajar warga di Pasar Balongsari

Atas dasar itu semua, pertanyaannya perlukah sekolah RSBI untuk menuju SBI. Jika ingin membuat sekolah RSBI menjadi SBI tentunya pemerintah perlu merancangnya secara sistemik-sistematis. Terkesan, memang pemerintah melakukannya secara tergesa-gesa dan serentak. Idealnya, dikembangkan dulu prototipe sekolah model RSBI-SBI dan selama proses didampingi ahlinya. Namanya sekolah model maka cukup ada 1 (satu) sekolah di setiap kabupaten-kota. Baru setelah dinilai berhasil sesuai standar yang diinginkan, baru sekolah tersebut dicopi dan digandakan di setiap kota-kabupaten. Namun, menghentikan barang sudah terlanjur akan sulit, apalagi urusan pendidikan yang menyangkut nasib masa depan anak-anak bangsa. Paling tidak, jangan lagi membuka RSBI pada sekolah baru, sebelum parameter prestasi SBI dapat dicapai.

Beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan, yakni (a) tingkatkan kompetensi guru sesuai tuntutan standar sekolah pada negara maju OECD, tidak sekedar peningkatan kualifikasi pendidikan guru; (b) program S2-S3 kependidikan yang dikelola LPTK harusnya juga menyesuaikan dengan tuntutan kompetensi lulusan SBI; (c) biaya RSBI haruslah ditanggung oleh pemerintah kota-kabupeten, seperti Kota Surabaya yang menggratiskan siswa RSBI; (d) peningkatan efisiensi tata-kelola dana diknas agar tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan mutu, tidak sekedar artifisial formalitas belaka. Bila tidak bisa dilakukan, maka kembalikan saja menjadi peningkatan sekolah bermutu, tidak perlu lebel internasional. Bukankah tujuan esensial pendidikan adalah peningkatan potensi seseorang agar siap menghadapi tantangan hidup dan kehidupannya di masa mendatang. Tantangan itu, tidak harus juga datang dari dunia internasional, tetapi tantangan riil dari masyarakat lokal-internasional.

Dengan kondisi yang demikian, nampaknya Kepmendiknas perlu mengajak diskusi semua pakar pendidikan yang berbeda pandangan terhadap program ini dan mengajaknya untuk berdialog. Jika para penentang kritis ini dimintai saran-sarannya untuk menyempurnakan program ini maka tentu akan diperoleh sebuah konsep, program dan target yang lebih realistis. *ian