LENSAINDONESIA.COM: Opsi menaikkan harga premium sebagai alternatif dalam pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dibahas dalam RKP 2012.

Memasuki tahun kerja 2012, presiden mengadakan Rapat kerja Pemerintah (RKP) dengan mengundang semua pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

RKP 2012 membahas pelaksanaan kerja yang meliputi bidang polhukam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan tema “Tahun Peningkatan kerja dan prestasi” di JI Expo Kemayoran Jakpus, Kamis (19/1/2012).

RKP 2012 diharapkan akan menyatukan pandangan agar yang terjadi di tingkat nasional juga terjadi di tingkat Provinsi dan kabupaten dalam peningkatan kerja tahun 2012.

Jumlah peserta yang diundang sebanyak 1200 orang terdiri dari, Menteri Kabinet Indonesia bersatu II, Pimpinan Lembaga Negara, Kepala Lembaga Pemerintah non kementrian, Pimpinan TNI, Pimpinan Polri, Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Menteri , Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Opsi menaikkan harga premium sebagai alternatif dalam pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) sepenuhnya tergantung keputusan Sidang Paripurna DPR. Pemerintah masih berpegang pada UU APBN 2012, bahwa harus ada pengendalian subsidi BBM.

“Kita masih dalam proses menuju 1 April untuk pembatasan BBM, semuanya sedang dipersiapkan pemerintah,” jelas Menteri Keuangan Agus Martowardoyo , di depan Gedung Pekan Raya Jakarta (PRJ)Kemayoran.

Mengenai keinginan Komisi VII DPR untuk menambah opsi pengendalian subsidi BBM dengan menaikkan harga premium, menurut Menkeu, itu menjadi bidang dari Menteri ESDM Jero Wacik.

“Keputusan pengendalian BBM sudah diatur dalam UU APBN 2012. Pemerintah, dan tentu DPR tidak ingin melanggar ketentuan itu. “Jadi kalau ada tambahan opsi itu harus menjadi keputusan Paripurna DPR,” kata Menkeu.

Sementara itu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan, pembicaraan mengenai tambahan opsi dalam pembatasan BBM akan dilakukan Komisi VII DPR dengan Pemerintah, Kamis (26/1/2012) depan.

“Sekarang istilah tanggal itu 1 April, untuk menuju 1 April itulah pemerintah dan DPR melakukan berbagai persiapan,” kata Jero Wacik  di  ruang Rapat Kerja Pemerintah, Hall C PRJ Jakarta.

Menurut Jero Wacik, opsi yang terbuka sekarang dalam menekan subsidi BBM saat ini adalah  pindah gas dengan segala masalahnya, beralih ke Pertamax bagi orang yang mampu. Untuk yang roda dua, roda tiga, dan taksi tetap disubsidi. Sedang opsi yang satu lagi ini belum muncul, dan akan dibicarakan Pemerintah dengan DPR.

Pemerintah, tambah Menteri ESDM, masih dalam proses persiapan menuju pelaksanaan UU APBN 2012, yang mengamanatkan adanya pengendalian subsidi BBM mulai 1 April ini.dody