Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi VII FPDIP, Dewi Aryani mengatakan, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak(BBM) dinilai merupakan bagian liberalisasi migas yang direncanakan IMF dan Bank Dunia sejak tahun 2000.

“Liberalisasi sektor migas sudah berhasil dengan lahirnya UU No.22 tahun 2001, di mana dalam undang-undang tersebut lebih dari 50 persen blok migas sudah dikuasai oleh negara asing,” kata politisi PDIP ini kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Sektor hilir untuk penjualan BBM dikatakan Dewi, bisa juga dikuasai negara asing jika pencabutan BBM itu terlaksana. Dia menambahkan kebijakan merupakan salah satu outcome kualitas sebuah pemerintahan.

“Lalu bagaimana dengan kebijakan pembatasan BBM yang secara ‘paksa’ akan diberlakukan pemerintah mulai tanggal 1 april 2012? secara nyata juga Rothstein dalam bukunya ‘the quality of government’ menyatakan bahwa negara berkembang sewajarnya akan menghabiskan waktu untuk menghasilkan judicial systems, dimana legal system harus bisa berjalan baik sebagai fondasi percepatan pertumbuhan ekonominya,” ujarnya.

Anggota Komisi VII ini menegaskan mestinya DPR berani memanggil SBY dan menyatakan pendapat bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan UU (karena MK juga telah mencabut Pasal 28 ayat 2 UU Migas) sehingga SBY patut dan bisa secara syah diberhentikan oleh sidang MPR.

Dia menambahkan, pemerintah harusnya sadar bahwa kebijakan demi kepentingan publik itu harus menyeluruh. Jangan biarkan rakyat mencari sendiri solusi atas masalah publik. Persoalan energi bukan hanya kebijakan saja tapi juga persoalan manajemen sektor publik dan juga budaya.

“Masyarakat kita jangan dipaksa untuk tidak menggunakan subsidi BBM apalagi agar bisa menguntungkan perusahaan asing. Perusahaan asing itu terdiri Shell, Total, Petronas. Untuk itu saya harap masyarakat mau mengatakan tidak pada keinginan pemerintah yang ingin mencabut subsidi BBM tersebut,” tegasnya.ronald