LENSAINDONESIA.COM : Komisi C DPRD Surabaya mendesak Satpol PP Pemkot Surabaya segera membongkar reklame yang berdiri di Viaduk Jl Gubeng, Surabaya. Alasannya, lokasi reklame yang ditancapi tiang reklame reksasa itu merupakan bangunan cagar budaya.

Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy menegaskan, Pemkot Surabaya dalam hal ini tidak menggunakan rasio estetika dalam mengatur lokasi reklame. Alhasil, lokasi cagar budaya yang seharusnya dirawat dan dilindungi diterabas begitu saja dan ditancapi tiang-tiang penyangga papan iklan.

“Satpol PP itu tebang pilih dalam melakukan pembongkaran reklame. Coba kalau berani bongkar reklame di Viaduk Gubeng,” tantang Simon bernada tinggi, Selasa, (31/1).

Politisi Partai Damai Sejahtera ini menyampaikan, di masa Walikota Bambang DH, melarang keras penempatan reklame di kawasan Viaduk Gubeng. Bahkan, ungkapnya, dirinya pernah mencoba memintanya dengan cara procedural. Namun, permintaan itu ditolak karena tempat itu merupakan cagar budaya.

“Saya ini pengusaha reklame. Dulu jaman Bambang DH tidak boleh dipasang reklame, ehh malah sekarang ada reklamenya. Ada apa ini? Coba buktikan kalau Satpol PP itu pengawal Perda. Bongkar reklame itu,”keritiknya.

“Sudah jelas-jelas bangunan rekalme itu melanggar Perda. Tolong bongkar itu,”tandas Simon ditujukan kepada Satpol PP Pemkot Surabaya.

Menaggapi kabar bahwa, reklame tersebut bisa berdiri dilokasi itu karena pemiliknya membayar sewa kepada PT KAI, Simon menyatakan bahwa apapun alasanya, reklame tersebut telah menyalahi peraturan.

“Apa karena sewa ke PJKA Satpol PP tidak berani membongkar reklame itu. Kami minta bongkar reklame itu,”tegasnya.*ali