Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
DKI

Harga Daging Sapi Makin Melambung, Pedagang Kecil Menjerit 

LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menghimbau, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perekonomian segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Diantaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM, Kementerian Tenaga kerja dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Tujuannya, agar mendapatkan kebutuhan bahan baku pasokan daging sapi serta sejumlah tenaga kerja yang terserap. Sehingga, terdapat akurasi data yang akurat dan menghasilkan kebijakan nasional yang kondusif.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP HIPPI, Sarman Simanjorang, terkait melambungnya harga dan kurangnya stock (persediaan) daging sapi nasional saat ini. Kelangkaan dan mahalnya harga daging menjadi polemik yang cukup serius bagi masyarakat. Kebutuhan protein hewani ini menjadi perbincangan hangat para pelaku pasar yang mengeluh atas dibatasinya pasokan impor.

“Harga daging sapi di pasaran dalam negeri yang saat ini sangat membumbung tinggi dan mengalami kenaikan berkisar antara 15 – 20 % dari Rp 55 ribu per kilogram menjadi Rp 80 ribu per kilogram. Bahkan, di Pulau Kalimantan sudah mencapai harga Rp 100 ribu per kilogram. Hal ini mengisyaratkan bahwa harga daging sapi saat ini telah melampaui harga daging sapi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 lalu,” kata Simanjorang ketika ditemui LICOM, Selasa (7/2/2012).

Menurutnya, lemahnya keberpihakan pemerintah kepada para pedagang atau pengusaha kecil dan menengah (UKM) terkait kenaikan harga daging sapi sangat membuat para pedagang kecil menjerit dan terancam bangkrut. Pasalnya, mereka tidak mampu lagi untuk membeli daging sapi, sehingga terjadi banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Hal ini juga disebabkan oleh dualisme kebijakan importasi daging sapi dari dua kementerian, yaitu dari Kementerian Perdagangan dengan Nomor: 24/M-DAG/PER/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengisyaratkan bahwa ijin volume impor tetap berada di Kementerian Pertanian, tapi Kementerian Perdagangan bisa langsung melakukan impor. Sehingga, menimbulkan masalah kebingungan di pihak Bea Cukai dalam menentukan siapa yang mempunyai kewenangan melakukan impor. Akibatnya, menumpuknya daging sapi impor di kepabeanan, sehingga menimbulkan biaya tinggi,” kata Simanjorang

Selain itu, juga pembagian jatah impor daging tanpa kriteria yang objektif dan tidak ada ukuran akan berpotensi munculnya praktik percaloan dan jual beli jatah impor oleh oknum pejabat .

Tahun 2011, Kemtan mengalokasikan izin impor daging sapi sebanyak 50.000 ton, jauh lebih rendah dari 2010 yang realisasinya 120.000 ton. Impor datang dari Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada.

Untuk itu, DPP HIPPI DKI Jakarta mendesak pemerintah agar segera menurunkan harga daging sapi. Selain itu, juga segera dilakukan Sensus Pedagang Bakso, Industri Catering, Industri Olahan dan restoran di DK Jakarta. Dengan harapan, agar diketahui kebutuhan daging sapi secara akurat dan meminta pertanggungjawaban maupun penjelasan secara komprehensif akan kesiapan Indonesia untuk memasuki Swasembada Sapi 2014, mengingat fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan. *hidayat