LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Bulog, Kepala Badan Ketahanan Ppangan (BKP) Kementerian Pertanian beserta 7 Gubernur (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Swelatan) yang surplus beras menyatakan pemerintah perlu mengambil kebijakan pemberian insentif bagi petani.

Hal ini akan memberikan dorongan untuk memberikan jaminan atas ketahanan pangan yang tengah krisis. Disamping itu, kebijakan insentif merupakan keberpihakan kepada para petani sehingga kesejahteraan mereka menjadi meningkat.

Lebih lanjut Legislator PKS Dapil Sumbar ini menambahkan kenaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) perlu dikaji lebih spesifik agar menetapkan harga keseimbangan yang menguntungkan bagi petani tetapi tidak memicu gejolak inflasi sehingga dapat menekan terjadinya impor beras yang disebabkan tingginya harga beras di dalam negeri dibanding di luar.

Kalau kita ingin memberikan kesejahteraan petani, maka akan lebih tepat sasaran kalau pemerintah memberikan insentif kepada petani by name by adress. Hal ini akan lebih tepat sasaran.

Hermanto memberikan apresiasi kepada para Gubermur yang telah berhasil dengam adanya surplus beras. “Kalau dijumlahkan dari 7 propinsi yang surplus beras ada sekitar 13 juta ton. Persoalannya, beras sebanyak itu adanya dimana? Apakah di petani, tengkulak atau bulog? Kalau sebagian besar beras adanya ditengkulak, maka Bulog jelas akan kesulitan,” paparnya.

Dengan tingginya harga beras di Indonesia telah mendorong dilakukannya  impor. Justru yang menjadi pertanyaan  sejauh mana Bulog mampu mengendalikan harga. Karena kenaikan HPP justru ini akan memicu inflasi. Padahal Bulog berfungsi sebagai stabilisator.

“Saya minta ada kajian spesifik terkait kenaikan HPP  ini secara berimbang. Sehingga kenaikan HPP harus menguntungkan para petani,” jelasnya.

Ia menyarankan untuk mendukung target surplus beras 10 juta ton, maka pemerintah perlu mengatasi alih fungsi lahan, mengatasi kelangkaan pupuk, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan  bibit baru dan mempercepat pencetakan sawah baru.

Salah satu hasil RDP secara jelas menyatakan bahwa Komisi IV sepakat dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk segera menetapkan HPP gabah/beras pada tingkat harga yang melindungi pendapatan petani padi dan memberikan kesempatan kepada perum Bulog untuk membeli gabah/beras sesuai dengan harga pasar.efrisb