Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Tahun Ini, Kemenakertrans Tarik 10.750 Pekerja Anak di 21 Provinsi 

LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mulai melaksanakan penarikan pekerja anak di 21 provinsi dan 84 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penarikan pekerja anak ini untuk mendukung program kerja Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) 2012.

Pada tahun 2012 ini, Kemnakertrans menargetkan penarikan sebanyak 10.750 pekerja anak. Target ini meningkat lebih dari 300 % dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, tahun 2011, dengan target penarikan pekerja anak sebanyak 3.360 anak, realisasi penarikan sebanyak 3.360 anak atau mencapai 100% dengan jumlah yang terfasilitasi ke pendidikan mencapai 3.032 atau 90,2%.

Dari capaian penarikan pekerja anak sejak tahun 2008 sampai 2011 tercatat sebanyak 11.213 anak dan peningkatan yang terfasilitasi ke pendidikan ini menunjukkan bahwa kondisi koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah maupun non pemerintah semakin baik dan kondusif.

“Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak yang terfasilitasi ke pendidikan meningkat cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait terutama dalam pengembalian pekerja anak ke pendidikan,” ujar Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemnakertrans, Muji Handaya, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (14/2/2012), usai Pertemuan Nasional Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak yang dilaksanakan, Senin (13/2) malam.

Muji mengatakan, kegiatan PPA-PKH dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Ini merupakan salah satu prioritas nasional yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait, yakni Kemsos, Kemdikbud, Kemkes, Kemnakertrans, Kementerian Agama, baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota serta non pemerintah. Termasuk, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terintegrasi dalam program keluarga harapan.

“Program PPA-PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak dari rumah tangga sangat miskin melalui penarikan pekerja anak dari pekerjaannya. Selanjutnya, dilakukan pendampingan di shelter lebih kurang satu bulan untuk kemudian dikembalikan ke dunia pendidikan,” kata Muji.

Baca Juga:  Camelia Habiba: Kinerja Dispendukcapil Surabaya tak maksimal

Adapun indikator keberhasilan kegiatan tersebut adalah berkurangnya jumlah pekerja anak, terutama yang berkerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang akhirnya satu demi satu pekerja anak dapat kembali ke dunia pendidikan.

Kegiatan PPA-PKH dimulai sejak 2008 dengan target penarikan pekerja anak sebanyak 4.853 anak di 48 kabupaten/kota di 7 provinsi dengan realisasi penarikan mencapai 4.850 anak atau 100 persen. Namun, jumlah yang terfasilitasi pendidikan hanya mencapai 1.523 anak atau 32%. Hal itu disebabkan belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam pengembalian pekerja anak ke dunia pendidikan.

Pada 2010, Kemnakertrans melaksanakan penarikan pekerja anak dengan target 3.000 anak di 50 kota/kabupaten di 13 provinsi. Dengan realisasi penarikan pekerja anak mencapai 3.000 anak atau 100% dan jumlah yang terfasilitasi ke pendidikan mencapai 2.250 anak atau 74%. Sebelumnya, pada tahun 2009 kegiatan ini ditiadakan.

“Untuk 2012, target penarikan pekerja anak dalam mendukung program keluarga harapan sebesar 10.750. Penarikan pekerja anak ini dilaksanakan di 21 provinsi dan 84 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tegas Muji.

Provinsi yang terlibat dalam penarikan pekerja anak ini adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Disamping itu, upaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat dalam menjaga kesinambungan anak di pendidikan terus meningkat dalam bentuk penyiapan bea siswa maupun transportasi untuk anak.

Dicontohkan, Bupati Kulonprogo pada 2011 telah menyediakan beasiswa sebesar Rp 100 juta dan 32 sepeda untuk pekerja anak yang kembali ke pendidikan. “Ini merupakan salah satu contoh, karena ada juga daerah yang memberikan bantuan melalui donatur kepada anak yang meneruskan pendidikan,” tandasnya.

Baca Juga:  Ikatan Keluarga Madura dukung sejumah tokoh maju Pilkada Surabaya 2020

Muji mengungkapkan, Kementerian Pendidikan Nasional menyambut baik upaya penarikan pekerja anak dan dapat memanfaat program yang tersedia dari Kemdikbud. Rencana kerja tahun 2012 tersedia bantuan beasiswa miskin bagi 3,6 juta siswa SD, bea siswa miskin untuk 1,3 juta siswa SMP, bantuan siswa miskin untuk 315.00 siswa SMK, bantuan siswa miskin untuk 386.000 siswa SMA.

Setelah itu, bea siswa untuk 30.000 mahasiswa bagi lulusan SMA/SMK, keluarga miskin yang berprestasi untuk kulian di perguruan tinggi hingga tamat sarjana. “Dimohon kiranya nanti daerah dapat memanfaatkan segala program yang tersedia dari Kemdiknas,” tambahnya. *releace