LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berharap, dana program sosial alias Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan BUMN bisa dimanfaatkan untuk ikut program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, Kemenpera akan terus berupaya mengajak peran serta aktif perusahaan untuk mensukseskan program perumahan rakyat tersebut.

“Kami berharap perusahaan swasta dan BUMN bisa membantu program perumahan rakyat, yakni bedah rumah melalui dana-dana program sosial alias Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz kepada sejumlah wartawan di Jakarta.

Menpera Djan Faridz mengungkapkan, dana program sosial sebaiknya diarahkan untuk membantu perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat merasakan langsung manfaat keberadaan perusahaan yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Djan Faridz menambahkan, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta perusahaan di daerah sangatlah penting untuk mensukseskan program bedah rumah. Dirinya mencontohkan di daerah Sumbawa Barat terdapat perusahaan tambang Newmont yang telah berpartisipasi aktif dalam bedah rumah tersebut.

Ke depan, imbuhnya, Kemenpera akan bekerjasama dengan perusahaan tambang tersebut serta pemerintah daerah setempat agar program tersebut dapat disinkronkan dengan program pemerintah pusat.

“Saat ini Kemenpera tengah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan tambang Newmont dan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat. Saya berharap kegiatan ini dapat dihadiri asosiasi tambang serta Menteri ESDM dapat menjadi saksi kerjasama program perumahan ini,” terangnya.

Adanya CSR perusahaan dalam program bedah rumah tersebut, kata Djan faridz, nantinya juga dapat meminimalisir munculnya kawasan kumuh di daerah-daerah. Jika hal itu terwujud, tentunya kawasan bebas kumuh di daerah akan terwujud dengan partisipasi aktif perusahaan dan keterlibatan masyarakat luas dan pemerintah daerah setempat.

Djan Faridz menambahkan, Presiden telah menyampaikan kepada dirinya bahwa beliau sangat mendukung terwujudnya program kawasan bebas kumuh. Presiden bahkan bersedia meninjau daerah-daerah yang dapat membuktikan bebas dari kawasan kumuh.

“Presiden mendukung program kawasan bebas kumuh di daerah. Tentunya hal ini akan merangsang pemerintah daerah untuk melibatkan partisipasi aktif perusahaan dan masyarakat,” jelasnya. *ari